Hadapi Musim Kemarau 2026, BNPB dan Menko Polkam Pimpin Apel Siaga Karhutla di Kalimantan Barat

FAKTANASIONAL.NET – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang diprediksi meningkat seiring masuknya musim kemarau.

Pada Kamis (16/4/2026), BNPB menggelar Apel Kesiapsiagaan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat sebagai simbol penguatan sinergi nasional.

Apel ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta dihadiri oleh jajaran menteri, Kepala BNPB, TNI, Polri, dan relawan kebencanaan.

Pencegahan Sebagai Prioritas Utama

Dalam amanatnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa paradigma penanganan karhutla kini harus bergeser sepenuhnya kepada langkah-langkah preventif dan deteksi dini.

“Karhutla adalah bencana yang dapat dicegah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengutamakan upaya mitigasi dan deteksi dini, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal,” ujar Djamari Chaniago.

Beliau juga menyoroti peran strategis tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengedukasi warga agar tidak melakukan pembakaran lahan secara ilegal.

"Kepada masyarakat dan tokoh agama dan seluruh unsur sosial, saya mengajak untuk turut aktif dalam upaya pencegahan, laporkan apabila melihat aktivitas pembakaran karena pengendalian kebakaran hutan tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat," jelasnya.

Strategi Teknologi dan Operasi Modifikasi Cuaca

Usai apel, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla untuk memetakan kerawanan di lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Suharyanto optimis bahwa pengalaman melewati fase El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal penting bagi Indonesia tahun ini.

"Kita sudah bisa melewati 3 fase El Nino yakni 2015, 2019 dan 2023, mudah-mudahan di tahun 2026 ini dampaknya bisa berkurang, sehingga harapannya kita bisa lebih melakukan tindakan preventif secara tepat," kata Suharyanto.

Guna memastikan api tidak meluas, BNPB mengerahkan dukungan penuh melalui:

• Operasi Udara: Helikopter patroli dan water bombing.

• Operasi Modifikasi Cuaca (OMC): Untuk menjaga ketersediaan air di lahan gambut.

• Teknologi Satelit: Deteksi titik panas (hotspot) real-time berkolaborasi dengan BMKG.

Suharyanto kembali mengingatkan bahwa seluruh elemen harus bergerak dalam satu komando yang terpadu.

“Kita tidak boleh lengah. Seluruh unsur harus bergerak bersama sejak dini. Pencegahan adalah kunci utama agar kebakaran tidak meluas dan berdampak besar bagi masyarakat. Penanganan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi menjadi faktor penentu keberhasilan,” tegas Suharyanto.

Dukungan Logistik dan Penegakan Hukum

Dalam kunjungan kerja ini, BNPB juga menyalurkan bantuan peralatan pemadaman darat senilai total Rp2,9 Miliar.

Bantuan tersebut berupa pompa pemadam, flexible tank, selang polyster, hingga APD karhutla yang didistribusikan kepada BPBD Provinsi Kalbar, BPBD Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Sambas, serta jajaran Kodam XII/Tanjung Pura dan Polda Kalbar.

Selain penguatan teknis, aspek hukum menjadi pilar penting. BNPB menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan akan dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera.

Dunia usaha juga diimbau untuk memastikan praktik pembukaan lahan di area konsesi dilakukan tanpa membakar.

Apel ini ditutup dengan simulasi penanganan karhutla dan komitmen bersama dari para pejabat yang hadir, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalbar Ria Norsan, dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.