Hardiknas 2026: Komisi X DPR Soroti Revolusi Infrastruktur Pendidikan di Era Prabowo-Gibran

FAKTANASIONAL.NET – Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Komisi X DPR RI memberikan catatan positif terhadap arah kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, pemerataan kualitas di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai pemerintah saat ini menunjukkan keseriusan dalam melakukan transformasi, terutama pada aspek fisik dan teknologi.

"Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat," kata Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Loncatan Renovasi Sekolah dan Digitalisasi

Salah satu kemajuan yang paling menonjol menurut Lalu Hadrian adalah revolusi infrastruktur.

Data menunjukkan peningkatan drastis pada jumlah sekolah yang direnovasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jika tahun lalu Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17.000 sekolah, pada tahun 2026 angka tersebut melonjak hingga 70.000 sekolah.

"Dan pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi," ungkap Legislator dari Fraksi PKB tersebut.

Selain renovasi fisik, pemerintah juga dinilai gencar mendorong transformasi digital melalui pemasangan papan pintar (smart board) interaktif di ruang kelas, pemberian tunjangan bagi guru non-ASN, serta peluncuran program Sekolah Rakyat.

"Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang," tambahnya.

Kesenjangan di Kawasan 3T Masih Menjadi "PR" Besar

Meskipun infrastruktur meningkat pesat, Lalu Hadrian mengakui bahwa keadilan akses pendidikan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedalaman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah.

Wakil rakyat asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini menyoroti bahwa besarnya anggaran pendidikan secara nominal belum tentu mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan karena tingginya biaya logistik dan distribusi.

"Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Lalu Hadrian menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan sama rata, baik oleh siswa di Jakarta maupun di Papua.

Pendidikan yang berkualitas tidak boleh hanya diukur dari kemegahan bangunan.

"Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa," pungkasnya.