Ironi Kota Seribu Sungai: BEM FH ULM Soroti Nasib 506 Warga Rentan yang Terlantar

FAKTANASIONAL.NET - Di balik citra sebagai kota humanis yang disandang Banjarmasin, tersimpan potret buram terkait pemenuhan hak kesejahteraan sosial.

Melansir laporan resmi dari kajian BEM FH Universitas Lambung Mangkurat (ULM), terdapat kontradiksi tajam antara pencapaian birokrasi dengan realitas di lapangan.

Berdasarkan rekam data Dinas Sosial tahun 2023 yang dipublikasikan melalui portal Satu Data, sebanyak 506 jiwa dalam kelompok rentan ditemukan hidup dalam kondisi terlantar di Kota Seribu Sungai.

Kajian yang dirilis melalui akun resmi @bemfh_ulm pada akhir April lalu merinci bahwa populasi marginal ini mencakup 89 anak terlantar, 36 anak disabilitas, dua balita, serta dua korban kekerasan.

Angka yang paling memprihatinkan justru menyasar kelompok lanjut usia (lansia) yang mencapai 377 jiwa. Ketua BEM FH ULM, Seiba Keniko Omar, menilai pemerintah daerah sering kali abai terhadap tanggung jawab konstitusionalnya.

Menurutnya, penanganan selama ini cenderung bersifat penertiban sesaat yang hanya menciptakan fenomena "daur ulang" tanpa menyentuh akar permasalahan.

Kondisi ini dianggap ironis mengingat perlindungan kelompok rentan telah diamanatkan secara tegas dalam Pasal 34 UUD 1945.

Secara lokal, payung hukum juga sudah diperkuat melalui Perda Nomor 12 Tahun 2014, Perda Nomor 6 Tahun 2017, hingga Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lansia.

“Pemerintah barangkali lupa bahwa pemberdayaan masyarakat rentan adalah kewajiban mereka yang sudah jelas diatur hukum,” tegas Seiba pada Jumat (1/5/2026).

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Diskopumker, Machli Riyadi, menegaskan bahwa langkah advokasi terus diperkuat melalui kolaborasi lintas SKPD.

Saat ini, pemerintah mengeklaim telah memfasilitasi asuransi ketenagakerjaan bagi 1.350 pekerja rentan. Selain itu, akses kesehatan di setiap puskesmas kini memberikan layanan prioritas tanpa antre bagi lansia dan kelompok rentan lainnya.

Machli menambahkan bahwa ke depan, Pemko berencana meluncurkan program sekolah gratis khusus bagi anak jalanan melalui sinergi Dinas Sosial dan DP3A.

Pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus utama dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi warga yang putus sekolah.

Melalui langkah terintegrasi ini, pemerintah optimis dapat mendorong kemandirian dan memenuhi hak-hak dasar kelompok marginal yang selama ini menjadi sorotan mahasiswa.[dit]