Isu OAP Jadi Minoritas Ditampik, Wamendagri Ungkap Kendala Data dari Geografis hingga Mitos "Angka 666"

FAKTANASIONAL.NET – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meluruskan spekulasi dan persepsi keliru yang berkembang di tengah masyarakat mengenai hasil pendataan Orang Asli Papua (OAP) di enam provinsi.

Ia menegaskan, angka statistik OAP yang saat ini berada di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal untuk menyimpulkan bahwa warga asli Papua telah menjadi kelompok minoritas di tanah mereka sendiri.

Pernyataan ini dikeluarkan menyusul maraknya perbincangan di media sosial oleh para pengamat lokal dan netizen setelah bergulirnya program sinkronisasi data kependudukan di bumi cenderawasih.

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, RI-Tiongkok Kolaborasi Produksi Padi di Salor Merauke

"Setelah ada pertemuan kami terkait dengan masalah pendataan Orang Asli Papua yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan juga lima provinsi lain di Tanah Papua, ternyata memang ada netizen, komentator, dan pengamat lokal yang menyampaikan persepsi bahwa terjadi minoritas terhadap Orang Asli Papua," kata Ribka di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Angka yang Masih Dinamis: Jutaan Warga Belum Rekam KTP

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, jumlah OAP aktif yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik dan terverifikasi di SIAK saat ini berjumlah 2.296.846 jiwa. Di sisi lain, total keseluruhan penduduk yang mendiami Tanah Papua menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinamis mencapai 5.832.120 jiwa.

Ribka menggarisbawahi bahwa data ini bersifat sangat dinamis.

Realitas di lapangan menunjukkan masih ada ceruk massa yang sangat besar yang belum terdata karena tinggal di area pedalaman ekstrem, kawasan pegunungan, wilayah terpencil, maupun warga Papua yang sedang menetap di luar negeri.

Kendala utama penyerapan data kependudukan ini berakar pada tantangan geografis yang berat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Meluruskan Stigma dan Mitos "Antikris 666"

Selain persoalan medan geografis, Wamendagri membeberkan fakta mengejutkan mengenai adanya hambatan psikologis dan pemahaman keliru (stigma) yang mengakar kuat di sebagian kelompok masyarakat pedalaman terkait rekam cetak identitas digital.

"Ada stigma atau ada masyarakat itu buat kesimpulan sendiri bahwa kalau merekam KTP itu disebut angka 666 itu antikris. Jadi mereka tidak mau merekam. Ada yang menyampaikan bahwa ini kalau direkam nanti dimata-matain," ungkap Ribka secara blak-blakan.

Padahal, Ribka menekankan bahwa akurasi data kependudukan bersifat mutlak demi kepentingan pembangunan Papua sendiri. Berkas data yang valid menjadi instrumen utama pemerintah pusat dalam merumuskan volume Dana Alokasi Umum (DAU), kalkulasi anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyusunan program kesejahteraan, hingga efisiensi pelayanan administrasi publik.

Rincian Sebaran OAP di Enam Provinsi Papua

Dari hasil klasterisasi data kependudukan dinamis saat ini, berikut adalah potret capaian perekaman OAP aktif di tiap provinsi:

• Papua Tengah (Posisi Tertinggi): Menjadi wilayah dengan rekam data OAP aktif terbesar, yakni mencapai 995.248 jiwa (terdiri atas 526.469 laki-laki dan 468.779 perempuan) dari total populasi keseluruhan 1.393.565 jiwa.

• Papua: Mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 512.331 jiwa dari akumulasi total penduduk 1.126.448 jiwa.

• Papua Barat: Mencatat jumlah OAP aktif sebanyak 281.161 jiwa dari total penduduk 592.451 jiwa.

• Papua Barat Daya: Mengantongi jumlah OAP aktif sebanyak 256.915 jiwa dari total penduduk 636.164 jiwa.

• Papua Selatan: Memiliki angka OAP aktif sebanyak 229.337 jiwa dari total populasi 595.192 jiwa.

• Papua Pegunungan (Posisi Terendah): Menjadi wilayah dengan angka perekaman OAP paling minim yaitu hanya 21.854 jiwa, padahal basis total penduduk di wilayah ini sangat padat, menyentuh angka 1.488.300 jiwa.

Melihat ketimpangan angka tersebut, Ribka Haluk mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Tanah Papua untuk bergerak jemput bola, mempercepat perluasan layanan siber administrasi kependudukan, serta menuntaskan pendataan OAP secara masif dan menyeluruh.

Baca Juga: Institut Marhaenisme 27 Gelar Nobar Pesta Babi, Bunyikan Protes Rakyat Papua Selatan!