Kabut Asap Kalbar dan Ketidakadilan Ekonomi: Pemerintah Diminta Bergerak Lebih Konkret

FAKTANASIONAL.NET -  Kabut asap yang semakin tebal di sejumlah wilayah Kalimantan Barat patut menjadi perhatian serius pemerintah. Dampaknya bukan hanya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan penerbangan.

"Meningkatnya kasus ISPA menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat terus dianggap sebagai masalah biasa atau sekadar persoalan musiman," kata Sekretaris DPW Purbaya Kalbar, M. Nurdiansyah, Jumat 21 Agustus 2026..

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat, lanjut dia, harus segera mengambil langkah yang lebih konkret, terukur, dan signifikan. Upaya pencegahan harus dibarengi dengan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, baik perusahaan maupun perorangan.

"Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu," tegas dia.

Nurdiansyah juga meminta persoalan kabut asap perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam besar dan selama ini turut memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

"Karena itu, muncul pertanyaan yang patut disampaikan secara terbuka: sejauh mana masyarakat Kalimantan Barat menikmati secara adil hasil dari kekayaan alam yang ada di daerahnya?" ungkapnya

"Ketika sumber daya alam terus dieksploitasi, sementara manfaat ekonomi dan pembangunan yang kembali kepada daerah dan masyarakat dirasakan belum sebanding, maka tidak mengherankan apabila tumbuh rasa kecewa, ketidakpuasan, bahkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat," tambah Nurdiansyah.

Kondisi tersebut, ujarnya, jangan sampai semakin diperparah dengan persoalan lingkungan yang berulang. Masyarakat Kalbar tidak hanya membutuhkan keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi dari sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan hak dasar untuk mendapatkan udara yang bersih, lingkungan yang aman, pelayanan publik yang baik, serta pembangunan yang dirasakan secara nyata.

Pemerintah pusat perlu lebih peka terhadap aspirasi daerah penghasil. Kebijakan mengenai pembagian manfaat SDA, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, dan penanganan bencana kabut asap harus menjadi bagian dari upaya membangun rasa keadilan antara pusat dan daerah.

"Kritik ini bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan Kalimantan Barat dengan pemerintah pusat, apalagi untuk memecah persatuan. Justru sebaliknya, ini merupakan bentuk kepedulian agar hubungan pusat dan daerah tetap kuat karena dibangun di atas rasa keadilan dan saling menghargai," kata Nurdiansyah.

Jangan biarkan akumulasi persoalan melahirkan kekecewaan yang semakin dalam. Ketika masyarakat merasa kekayaan daerah terus diambil, tetapi persoalan mendasar seperti lingkungan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan belum mendapatkan perhatian yang memadai, maka keresahan sosial dapat semakin berkembang.

"Karena itu, sebelum ketidakpuasan berubah menjadi tuntutan yang lebih keras dan gejolak di tengah masyarakat, pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang nyata, terbuka, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Nurdiansyah.

Kalbar bukan sekadar daerah penghasil sumber daya alam. Kalbar adalah bagian penting dari Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, menikmati hasil pembangunan, serta hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

"Saatnya pemerintah bergerak lebih konkret, bukan hanya ketika masalah sudah membesar, tetapi sejak masyarakat mulai menyampaikan kegelisahannya," pungkas Nurdiansyah.