Karhutla Barut Tak Bisa Ditangani Setengah Hati, Bupati Shalahuddin Beberkan Strategi dan Mitigasi

[caption id="attachment_69361" align="alignnone" width="1080"] Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, H Shalahudin di Aula Jaya Tingang Palangka Raya. Saat paparan strategi penanganan dan mitigasi Karhutla di Barito Utara.[/caption]

FAKTA NASIONAL – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Barito Utara menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menghadapi ancaman kebakaran yang terus meningkat selama musim kemarau, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan penanganan tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah api membesar.

Strategi pencegahan, deteksi dini dan respons cepat harus berjalan secara bersamaan.

Hal tersebut disampaikan Shalahuddin saat memaparkan strategi dan mitigasi penanganan Karhutla Kabupaten Barito Utara dalam Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis 3 September 2026.

Di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng dan unsur terkait, Shalahuddin membeberkan kondisi terkini Karhutla di wilayahnya. Hingga 31 Agustus 2026, tercatat 182 kejadian Karhutla dengan luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektare.

Sementara berdasarkan pemantauan titik panas, tercatat 405 hotspot.
Angka tersebut menjadi alarm bagi Pemkab Barito Utara untuk memperkuat kesiapsiagaan, khususnya memasuki periode kemarau dengan kondisi lahan yang semakin mudah terbakar.

Shalahuddin mengatakan, penanganan tidak dilakukan secara sporadis. Pemkab Barut menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan memprioritaskan wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Teweh Selatan, Teweh Baru dan Teweh Tengah menjadi wilayah prioritas operasi penanganan Karhutla.

Sementara Kecamatan Montallat mendapat perhatian dalam aspek pencegahan dan deteksi dini karena tercatat memiliki jumlah hotspot yang tinggi.

“Prioritas wilayah terus diperbarui berdasarkan perkembangan kejadian, hotspot, luasan terbakar, kondisi cuaca dan situasi lapangan,” jelas Shalahuddin.

Bukan Sekadar Padamkan Api
Bupati menegaskan, strategi Pemkab Barut tidak berhenti pada pemadaman.

Pemerintah daerah memperkuat patroli, pemantauan hotspot, pemberian imbauan kepada masyarakat, pemadaman dini hingga operasi Tim Reaksi Cepat (TRC).

Pusdalops juga disiagakan 24 jam, sehingga informasi mengenai potensi maupun kejadian Karhutla dapat segera diterima dan ditindaklanjuti.

“Respons cepat menjadi bagian penting. Begitu ada informasi kebakaran, personel harus segera bergerak sebelum api berkembang dan meluas,” tegasnya.

Dari sisi sumber daya manusia, BPBD Barito Utara menyiapkan 150 personel, terdiri atas 80 personel Pusdalops dan TRC serta 70 personel cadangan.

Kekuatan tersebut diperkuat 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA) dan tiga Desa Tangguh Bencana (Destana).
Penanganan juga melibatkan unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Damkar, KPHP serta dunia usaha.

Untuk mendukung operasi di lapangan, Pemkab Barut menyiapkan berbagai sarana, di antaranya 23 unit mobil tangki air, tujuh mobil rescue double cabin, satu mobil pick up dan kendaraan operasional lainnya.

Dalam paparannya, Shalahuddin juga menekankan pentingnya penguatan pos lapangan di wilayah rawan.

Menurutnya, keberadaan pos lapangan yang didukung personel dan peralatan memadai akan memperpendek waktu tempuh menuju lokasi kejadian.

“Kalau pos dan peralatan berada lebih dekat dengan titik rawan, waktu respons bisa dipangkas. Ini yang harus kita perkuat,” ujarnya.

Shalahuddin menyadari Karhutla tidak mungkin ditangani pemerintah sendirian.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Karena itu, ia meminta seluruh unsur tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul, tetapi aktif melakukan pencegahan.

“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Deteksi dini, patroli dan respons cepat harus menjadi satu kesatuan,” tegasnya.

Pemkab Barito Utara memastikan kesiapsiagaan akan terus diperkuat selama status Siaga Darurat Karhutla masih berlangsung.

Bagi pemerintah daerah, setiap titik api harus dipandang sebagai peringatan. Sebab dalam kondisi kemarau, api kecil yang terlambat ditangani dapat berubah menjadi ancaman besar bagi lingkungan, masyarakat dan kualitas udara.

Pemkab Barut pun menegaskan: lebih baik mencegah api menyebar daripada berjibaku memadamkan kebakaran yang sudah telanjur meluas.(Van)