Kata-Kata Gubernur Kalbar Memang Jos, Tapi Masyarakat Ingin Tindakannya

KALIMAT Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan tentang korupsi terdengar sederhana, tetapi menyentuh sesuatu yang sangat mendasar.

“Hasil korupsi itu juga kita menikmati tidak ada keberkahan, ya, tidak ada keberkahan.”

Pesan itu disampaikan Ria Norsan dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Antikorupsi Terintegrasi 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan aparatur agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain.

Secara moral, pesannya jelas.

Harta sedikit tetapi berkah memang jauh lebih berarti daripada kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah.

Namun, ada satu hal yang juga perlu dikatakan secara terbuka.

Masyarakat Kalimantan Barat hari ini tidak hanya membutuhkan kata-kata tentang keberkahan. Mereka membutuhkan tindakan yang bisa dirasakan.

Terutama ketika persoalan karhutla belum selesai.

Saat Asap Menjadi Keluhan, Pemerintah Harus Hadir Lebih Nyata

BMKG Supadio juga mencatat 2.434 titik panas di Kalimantan Barat dalam periode 24 jam pada tanggal yang sama dan memperingatkan kondisi yang mudah hingga sangat mudah terbakar.

Ini bukan sekadar angka di layar.

Bagi masyarakat, karhutla berarti udara yang berubah menjadi asap, aktivitas yang terganggu, kekhawatiran terhadap anak-anak, pekerja yang harus tetap keluar rumah, dan keluarga yang harus menghadapi risiko kesehatan.

Reuters melaporkan pada September 2026 bahwa kabut asap di Kalimantan Barat ikut memperburuk kualitas udara dan berkaitan dengan peningkatan gangguan pernapasan di sejumlah wilayah terdampak.

Karena itu, ketika masyarakat mendengar pesan tentang integritas dan keberkahan, wajar apabila muncul pertanyaan lain:

Di mana tindakan pemerintah ketika masyarakat menghirup asap?

Ria Norsan sebenarnya telah menyatakan pemerintah memperkuat penanganan karhutla melalui sistem satu komando dan pemantauan Command Center Pusdalops BPBD.

Langkah tersebut tentu penting.

Tetapi dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui bahwa pemerintah memantau.

Mereka ingin melihat seberapa cepat api ditangani, seberapa kuat perlindungan terhadap warga, bagaimana kualitas udara dikendalikan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika masalah terus berulang.

Kata-Kata Baik Harus Berubah Menjadi Kebijakan yang Terlihat

Justru sebaliknya.

Kalau integritas benar-benar menjadi prinsip pemerintahan, maka ukurannya bukan berhenti di podium seminar.

Integritas seharusnya terlihat dalam setiap keputusan, penggunaan anggaran, pengawasan, penegakan aturan, hingga keberanian mengambil tindakan ketika kepentingan masyarakat terancam.

Masyarakat tidak meminta gubernur memadamkan setiap titik api dengan tangannya sendiri.

Mereka meminta negara hadir melalui kewenangan yang memang berada di tangan pemerintah.

Asap tidak bisa dipadamkan dengan pidato.

Api tidak mengenal seminar.

Dan paru-paru masyarakat tidak bisa menunggu sampai acara berikutnya selesai.

Karena itu, pesan Ria Norsan tentang harta yang harus berkah patut dicatat.

Tetapi keberkahan dalam pemerintahan juga dapat diuji melalui sesuatu yang lebih konkret: apakah kewenangan yang diberikan rakyat benar-benar digunakan untuk melindungi rakyat?

Kalimat yang baik akan terdengar indah di ruangan berpendingin.

Tetapi bagi warga yang membuka pintu rumah lalu melihat langit berubah kelabu karena asap, yang mereka perlukan bukan sekadar kalimat indah.

Mereka membutuhkan udara yang lebih bersih.

Mereka membutuhkan tindakan yang cepat.

Dan mereka membutuhkan pemerintah yang tidak hanya berbicara tentang keberkahan, tetapi juga menghadirkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab pada akhirnya, masyarakat menilai pemerintah bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang benar-benar dikerjakan.[dit]