Kejar Target Pusat Pemerintahan Baru, Otorita IKN Usulkan Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun

FAKTANASIONAL.NET – Pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mengalami penyesuaian struktural yang signifikan pada pagu indikatif tahun anggaran 2027, dengan total kebutuhan mencapai Rp22,2 triliun.

Dalam draf anggaran terbaru, Otorita IKN secara resmi memperoleh alokasi reguler sebesar Rp6,7 triliun. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar Rp1,2 triliun jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya yang berada di posisi Rp5,5 triliun.

Kendati mengalami kenaikan alokasi reguler, lompatan pendanaan tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi tenggat waktu penyelesaian infrastruktur kota.

Demi mengejar target pemindahan fungsi pemerintahan secara fungsional dan paripurna, Otorita IKN mengajukan usulan tambahan anggaran secara masif senilai Rp15,5 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Rincian Alokasi Belanja Reguler

Struktur pagu indikatif reguler tahun 2027 yang sebesar Rp6,7 triliun dijabarkan secara spesifik ke dalam dua program utama instansi, yaitu:

Baca Juga: Otorita IKN Bantah Narasi Mangkrak: Pembangunan Nusantara Terus Bergerak Melalui 3 Skema Pendanaan

• Dukungan Manajemen Otorita IKN: Menyerap dana sebesar Rp922,6 miliar.

• Pengembangan Kawasan Nusantara: Porsi anggaran dominan senilai Rp5,77 triliun.

Namun, target pembangunan sarana fisik penunjang kota yang harus rampung sebelum pergantian tahun anggaran menuntut adanya pembiayaan ekstra. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjabarkan bahwa usulan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun tersebut dialokasikan secara ketat untuk mendanai operasional serta penyediaan fasilitas pelayanan dasar bagi populasi yang sudah mulai menghuni kawasan inti.

Tambahan anggaran ini sangat mendesak untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas umum, pemeliharaan gedung pemerintahan yang sudah rampung, serta penguatan sistem digital kota.

"Target kami adalah memastikan IKN siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan baru yang fungsional," urai Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lima Sektor Pemanfaatan Anggaran Tambahan

Secara komprehensif, rincian penggunaan dari usulan tambahan anggaran Rp15,5 triliun tersebut dibagi ke dalam lima sektor pemanfaatan utama:

1. Operasional dan Pemeliharaan Gedung KIPP (Rp3,2 triliun): Digunakan untuk biaya perawatan berkala seluruh gedung kementerian koordinator, istana negara, dan kantor lembaga tinggi negara yang telah selesai dikonstruksi agar terhindar dari kerusakan depresiasi fisik.

2. Penyediaan Layanan Air Bersih dan Sanitasi (Rp4,1 triliun): Dialokasikan untuk jaringan pipa distribusi akhir menuju blok-blok hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pengolahan limbah domestik terpadu.

3. Pembangunan Sarana Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan (Rp2,8 triliun): Difokuskan pada konstruksi fisik bangunan Sekolah Rakyat serta pusat pelayanan medis darurat di delineasi kawasan pemukiman.

4. Teknologi Informasi dan Jaringan Siber Kota Pintar (Rp3,5 triliun): Diperuntukkan bagi pengadaan perangkat keras pusat kendali data (data center) serta instalasi kabel serat optik bawah tanah di seluruh wilayah Sub Wilayah Perencanaan (SWP) 1A.

5. Ganti Rugi Lahan dan Restorasi Lingkungan (Rp1,9 triliun): Penyelesaian kewajiban finansial pengadaan tanah masyarakat serta proyek penghijauan wilayah penyangga.

Strategi Efisiensi dan Intervensi Sektor Swasta

Mengingat pengajuan tambahan anggaran ini berpotensi membebani ruang fiskal APBN, Otorita IKN menerapkan strategi penataan lini masa konstruksi yang ketat.

Penyerapan anggaran tidak lagi dilakukan secara jorjoran pada proyek baru, melainkan diprioritaskan pada penyelesaian kontrak kerja berjalan (ongoing contracts) yang telah mencatat kemajuan fisik di atas 80 persen.

Selain itu, skema pengawasan berlapis juga diterapkan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memitigasi risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pada pengadaan material di lapangan.

Untuk strategi jangka panjang, kementerian berkomitmen mempercepat realisasi investasi dari sektor swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini akan difokuskan penuh pada pembangunan fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan area hiburan. Dengan demikian, alokasi dana APBN dapat sepenuhnya dipusatkan untuk membiayai infrastruktur pelayanan dasar masyarakat.

Baca Juga: PKS Kritik Keras Utang Whoosh dan Proyek IKN: Jangan Bebani APBN