Komisi III DPRD Banjarmasin Ragu Pemkot Mampu Tuntaskan Lahan Proyek Banjir NUFReP

FAKTANASIONAL.NET - Lambatnya proses administrasi pembebasan lahan untuk proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) tahap dua dan tiga di kawasan Jalan Veteran memicu kekhawatiran.

Dilansir dari DutaTV pada 19/6/2026, Komisi III DPRD Kota Banjarmasin secara terbuka meragukan kapasitas pemerintah kota dalam merampungkan penyediaan lahan tersebut tepat waktu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, menyoroti lambatnya progres hingga pertengahan tahun 2026.

Padahal, pihak legislatif telah menyetujui alokasi anggaran besar demi kelancaran proyek penanganan banjir tersebut.

Ridho menegaskan bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) tidak akan dapat memulai pengerjaan konstruksi fisik jika lahan belum sepenuhnya berstatus clear and clean.

Situasi ini berisiko tinggi mengingat batas akhir pemanfaatan dana pinjaman dari Bank Dunia akan jatuh pada Desember 2027.

“Kami melihat banyak kendala, terutama administrasi dan surat-menyurat lahan. Secara anggaran, DPRD sudah memberi dukungan penuh lewat APBD.

Melihat kemajuannya, terus terang kami ragu. Kalaupun terlaksana, paling realistis mengejar tahap dua, itu pun waktunya sudah sangat mepet,” tegas Ridho, 18/6/2026.

Kondisi tersebut membuat DPRD mendesak pemerintah kota agar segera mencari jalan keluar percepatan, supaya kucuran dana Bank Dunia tidak hilang dan target awal dapat terealisasi.

Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandhy Wijaya, menanggapi keraguan legislatif tersebut dengan sikap optimis.

Pihaknya memastikan terus mengebut proses percepatan pembebasan lahan, dengan fokus utama diarahkan pada penyelesaian untuk tahap dua dan tiga.

“Koordinasi intensif bersama BWS terus kami lakukan. Mudah-mudahan dalam satu atau dua bulan ke depan ada perkembangan signifikan untuk tahap kedua. Harapannya, tahapan pembebasan lahan terus berjalan lancar agar program pengendalian banjir ini terealisasi,” ungkap Chandra.

Nasib keberlanjutan proyek NUFReP kini sangat bergantung pada langkah taktis Pemkot Banjarmasin dalam mengurai persoalan administrasi lahan sebelum tenggat waktu berakhir.[dit]