Krisis BBM Subsidi Melanda Kalsel, Pemprov Bentuk Satgas Sikat Mafia Tuntas!

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya mengambil langkah tegas dan terukur dalam merespons kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kian meresahkan masyarakat luas.

Bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah berkomitmen penuh mengusut tuntas akar persoalan dan menertibkan jalur distribusi.

Merujuk pada pemberitaan asli dari MC Kalsel, komitmen strategis ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).

Kebijakan ini merupakan respons cepat usai menerima aksi penyampaian pendapat dari LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU).

Guna memberantas kelangkaan secara efektif, Syarifuddin memastikan bahwa Pemprov Kalsel telah menjalin sinergi yang solid dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Seluruh elemen keamanan dan pemerintahan ini sepakat untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Pembentukan tim gabungan tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari berbagai instansi vital, termasuk Korem dan Polda Kalsel.

"Dari pihak pemerintah, Korem, hingga Polda semuanya sudah sepakat. Pada minggu ini, langkah penanganan preventif dan pengawasan ketat sudah bisa dieksekusi di lapangan," tegas Syarifuddin.

Ia berharap kehadiran satgas tersebut mampu melacak penyebab utama tersendatnya pasokan, sehingga krisis BBM di wilayah Kalsel tidak kembali terulang.

Desakan penanganan yang lebih progresif ini bermula dari aksi turun ke jalan LSM SAKUTU yang menyuarakan enam tuntutan krusial. Mereka secara lantang mendesak Gubernur Kalsel, H. Muhidin, agar segera menetapkan status darurat BBM di wilayah tersebut.

Massa aksi juga menuntut pemenuhan penambahan kuota Biosolar bersubsidi dan segera diwujudkannya Satgas Anti Mafia BBM.

Beberapa tuntutan lainnya secara spesifik menyoroti perlunya sanksi tegas bagi oknum aparat yang diduga kuat melindungi mafia migas.

Mereka juga meminta penutupan seketika bagi SPBU nakal yang terbukti memfasilitasi pelangsir, serta mendesak adanya transparansi data distribusi secara terbuka dari pihak Pertamina Patra Niaga.[dit]