Fakta Nasional

Krisis Murid Baru 2026: Deretan SD Negeri di Berbagai Daerah yang Kosong Tanpa Pendaftar

FAKTANASIONAL.NET — Fenomena kekurangan murid pada awal tahun ajaran 2026/2027 kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Bukan sekadar minim peminat, sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri di berbagai wilayah di Indonesia dilaporkan gagal mendapatkan sat…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 16 July 2026 📖 4 menit
Krisis Murid Baru 2026: Deretan SD Negeri di Berbagai Daerah yang Kosong Tanpa Pendaftar
Ilustrasi - Fenomena kosongnya pendaftar ini melanda sejumlah SDN di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, hingga Bali akibat pergeseran demografi dan ketatnya persaingan dengan sekolah swasta./Dok. Katasumbar

FAKTANASIONAL.NET — Fenomena kekurangan murid pada awal tahun ajaran 2026/2027 kini memasuki fase yang mengkhawatirkan.

Bukan sekadar minim peminat, sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri di berbagai wilayah di Indonesia dilaporkan gagal mendapatkan satu pun siswa baru.

Berdasarkan rangkuman data dari jaringan detik.com dan Antara, kondisi ini terjadi merata mulai dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Bali.

Faktor geografis yang terpencil, penurunan angka kelahiran, hingga kalah saing dengan lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan menjadi pemicu utama kosongnya bangku kelas 1 di sekolah-sekolah milik negara tersebut.

Jawa Tengah: Terkendala Geografis dan Lokasi yang Terlalu Tinggi

Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, setidaknya ada empat SDN yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru.

Sekolah-sekolah tersebut adalah SDN 3 Blumbang (Tawangmangu), SDN 3 Jatiwarno (Jatipuro), SDN 4 Seloromo (Jenawi), dan SDN 3 Tunggulrejo (Jumantono).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Hendro Prayitno, mengonfirmasi kondisi ini pada Rabu (15/7).

"Terkait dengan SPMB 2026, ada beberapa SD di Kabupaten Karanganyar itu sampai hari ini tidak mendapatkan murid. Ada di Tawangmangu itu ada dua, kemudian di Jenawi itu ada satu, kemudian di Jatipuro itu juga ada satu," ujar Hendro.

Ia menjelaskan bahwa faktor letak sekolah memegang peran besar dalam krisis ini.

Baca Juga: MPLS Sekolah Rakyat Singkawang Tetap Digelar Lima Belas Juli Meski Bangunan Belum Rampung

"Pertama terkait geografis, seperti di Kelurahan Blumbang, Tawangmangu. Posisi sekolahnya terlalu tinggi dan permukiman masyarakat terlalu jauh dari lokasi sekolah," jelasnya.

Selain faktor alam, kemunculan sekolah-sekolah baru turut memperketat persaingan.

"Termasuk usia masuk sekolah juga itu pengaruh juga seperti itu karena sekarang kan juga bermunculan terkait dengan sekolah-sekolah yang baru ya, itu juga salah satu pengaruh terkait dengan apa bersaingnya mendapatkan murid dalam sekolah tersebut," beber Hendro.

Saat ini, Disdikbud Karanganyar tengah menerjunkan tim untuk mengevaluasi sekolah yang bahkan ada yang sudah kosong selama dua tahun berturut-turut.

DIY: Evaluasi Total Berdasarkan Data Kependudukan

Kondisi serupa memicu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul untuk melakukan pemetaan besar-besaran.

Data awal menunjukkan belasan sekolah di tingkat SD dan SMP hanya memperoleh murid dalam jumlah yang sangat ekstrem.

Kepala Disdikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengungkapkan hal tersebut di Bantul pada Selasa (14/7).

"Beberapa SMP yang mendapatkan siswa antara nol hingga lima orang ada 10 SMP swasta, untuk SD ada 12 sekolah, baik negeri maupun swasta," kata Nugroho.

Guna mencari solusi jangka panjang, Disdikpora akan menyelaraskan data sekolah dengan tren kependudukan dari dinas terkait.

"Salah satunya melalui data dari Dinas Kependudukan mengenai jumlah anak pada kelompok usia sekolah," tambahnya.

Jawa Timur: Sukses KB hingga Kalah Saing dengan Sekolah Agama

Bergeser ke Jawa Timur, empat SDN di Kabupaten Ponorogo dilaporkan kosong tanpa pendaftar baru. Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, menegaskan bahwa fenomena ini harus disikapi serius dan tidak boleh lagi dianggap sebagai angin lalu tahunan.

Riyanto menyoroti keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang menurunkan angka kelahiran, serta pergeseran minat masyarakat ke sekolah swasta.

"Di SD swasta yang berbau agama itu rata-rata malah membludak. Nah, di SDN sendiri banyak yang hanya menerima siswa sangat minim, dan bahkan hari ini ada empat SD yang kosong, tidak mendaftar. Ini menjadi pemikiran kita bersama," tegas Riyanto pada Rabu (15/7). Komisi D pun berencana memanggil pihak dinas pendidikan untuk menyelamatkan sekolah negeri di wilayah pinggiran.

Sementara itu di Tulungagung, tiga sekolah mengalami nasib serupa, yakni SDN 4 Besuki, SDN 5 Bungur, dan satu SD swasta Dlodo di Kecamatan Pucanglaban.

Kasi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah, menuturkan bahwa SDN 4 Besuki kosong karena lokasinya yang terisolasi.

"Pada tahun ini untuk anak usia kelas 1 minim, sehingga tidak ada pendaftar," kata Zuyun, Senin (13/7).

Meski begitu, Zuyun memastikan aktivitas belajar mengajar untuk kelas 2 hingga 6 tetap berjalan normal. Menariknya, dinamika ini fluktuatif.

Di saat SDN 2 Sembon hanya mendapat 1 murid, SDN Pucung 2 murid, dan SDN 2 Plandaan 2 murid, ada sekolah yang justru bangkit. "SDN 2 Kedungwaru yang dulunya minim pendaftar, tahun ini dapat 11 murid," ungkap Zuyun.

Bali: Ironi Empat Tahun Tanpa Siswa Baru akibat Urbanisasi

Kondisi paling ironis terjadi di Kabupaten Karangasem, Bali. SDN 6 Bhuana Giri yang terletak di Kecamatan Bebandem mencatatkan rekor kelam dengan tidak mendapatkan satu pun siswa baru selama empat tahun berturut-turut.

Kepala SDN 6 Bhuana Giri, I Made Suartika, meluapkan keprihatinannya pada Senin (13/7).

"Tahun ini kami kembali enggak dapat siswa baru," ungkap Made Suartika.

Padahal, pihak sekolah sudah gencar melakukan sosialisasi door-to-door menjelang tahun ajaran baru. Masalah utama di wilayah ini adalah demografi.

Dari sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) yang tersisa, mayoritas diisi oleh lansia. Sementara itu, pasangan keluarga muda yang memiliki anak usia sekolah lebih memilih bermigrasi dan merantau ke pusat kota di Denpasar.

Krisis minimnya murid baru di awal tahun ajaran 2026/2027 ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera menata ulang (regrouping) atau menghadirkan inovasi baru agar sekolah negeri tidak gulung tikar.

Baca Juga: Orang Tua dan Guru Perlu Kenali Kecemasan Anak Awal Masuk Sekolah, Psikolog: Segera Konsultasikan dengan Tenaga Ahli


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK