Langkah Strategis Wali Kota Banjarmasin: Redam Inflasi Sekaligus Bangun Budaya Antikorupsi

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menunjukkan komitmen serius dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat integritas masyarakat.

Pada Senin (11/05) pagi, Wali Kota Banjarmasin, H. M Yamin HR, hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2026.

Pertemuan krusial ini dirangkai dengan momen peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Turut mendampingi dalam forum virtual tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, beserta jajaran pemerintahan kota.

Rapat berskala nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri ini mengumpulkan kepala daerah dari seluruh Nusantara guna merumuskan aksi nyata dalam mengendalikan gejolak inflasi, sebagaimana dilansir dari publikasi resmi Prokom Banjarmasin.

Dalam forum daring tersebut, paparan difokuskan pada taktik jitu untuk menekan laju inflasi di level daerah. H. M Yamin HR menegaskan kesiapan jajarannya dalam menyokong setiap kebijakan strategis dari pusat.

Pemkot Banjarmasin terus berupaya menjaga kestabilan harga bahan pokok, memastikan ketahanan pangan tetap terjamin, serta memperkuat sinergi sektoral guna mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif.

Menurut Yamin, koordinasi ketat lintas instansi adalah kunci utama agar rantai pasokan kebutuhan harian warga tetap lancar, sehingga daya beli masyarakat lokal tidak mudah tergerus oleh fluktuasi pasar yang sering tak menentu.

Selain mengupas tuntas isu perekonomian daerah, momentum ini turut dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong budaya transparansi sejak dini.

Peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi oleh KPK diharapkan mampu menjadi kompas moral di sekolah guna mencetak generasi yang menjunjung tinggi kejujuran.

Wali Kota Banjarmasin menilai bahwa penanaman karakter antikorupsi bukan sekadar formalitas semata, melainkan kewajiban mendesak di lingkungan pendidikan hingga tataran birokrasi pemerintahan.

Langkah preventif ini diyakini penuh akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem tata kelola kota yang benar-benar bersih, profesional, dan berintegritas tinggi di masa depan.[dit]