Masuki Fase Pemulihan Permanen, Satgas PRR Siapkan 11.512 Kegiatan Strategis di Tiga Provinsi Sumatera

FAKTANASIONAL.NET — Penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kini resmi memasuki babak baru.

Setelah melewati masa tanggap darurat dan fase transisi yang krusial, kementerian dan lembaga terkait kini mulai mengalihkan fokus penuh ke arah pemulihan permanen masyarakat terdampak.

Langkah jangka panjang ini akan diwujudkan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang dirancang secara simultan dan bertahap dengan target penyelesaian hingga tahun 2028 mendatang.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjabarkan bahwa penanggulangan bencana makro ini memang wajib meniti tiga anak tangga utama, yakni tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen.

Ia mengklaim, fase kedaruratan awal yang berjalan sesaat setelah bencana melanda berhasil dilewati dengan solid berkat adanya integrasi komando yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga: Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 27 Mei 2026

"Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik," ujar Tito Karnavian.

Tito menjelaskan, sejak instrumen Satgas PRR resmi dibentuk pada 8 Januari lalu, akselerasi pemulihan pada fase transisi menunjukkan progres signifikan.

Roda pemerintahan daerah kembali berputar, pasokan listrik dan internet pulih, serta distribusi logistik BBM dan layanan kesehatan telah beroperasi normal.

Dari aspek konektivitas transportasi, seluruh urat nadi jalan nasional yang sempat terputus kini telah terhubung kembali.

Begitu pula dengan infrastruktur jembatan nasional yang dipastikan telah berfungsi memfasilitasi mobilitas warga, baik melalui perbaikan permanen maupun pemanfaatan struktur darurat.

"Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas," terangnya.

Sektor Pendidikan Berangsur Pulih

Dampak positif penanganan transisi juga dirasakan di sektor pendidikan. Dari total 4.922 bangunan sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi, mayoritas siswa kini sudah bisa kembali mencicipi bangku sekolah masing-masing pasca-renovasi.

Meski begitu, Tito tidak menampik masih ada sebagian kecil sekolah yang terpaksa menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) di dalam tenda darurat atau menumpang di fasilitas sekolah lain karena lokasinya masuk dalam zona rawan yang memerlukan skema relokasi lahan. Di sisi lain, angka hunian penyintas di tenda-tenda pengungsian diklaim terus menurun drastis.

Rencana Induk 2026-2028 Jadi Kunci Utama

Melihat fondasi transisi yang sudah kokoh, pemerintah kini resmi mengesahkan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehab-rekon sebagai kompas utama menuju pemulihan permanen. Renduk ini merupakan hasil konsolidasi usulan pemerintah daerah yang diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas.

"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk," kata Tito menegaskan.

Beleid Renduk ini dirancang komprehensif untuk periode kerja 2026 hingga 2028 dengan total mencakup 11.512 paket kegiatan lintas sektoral. Rangkaian program tersebut meliputi normalisasi dan pembangunan infrastruktur sungai, perbaikan total jalan dan jembatan, pembangunan gedung sekolah, hingga pendirian hunian tetap (huntap) bagi para korban.

Tito menggarisbawahi bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Renduk, fokus anggaran dan kerja di lapangan akan diprioritaskan penuh pada penyediaan infrastruktur dasar penunjang hidup serta percepatan pembangunan perumahan permanen.

Langkah ini diambil demi memastikan para penyintas bencana tidak berlama-lama terjebak di hunian sementara yang serbaketerbatasan.

Baca Juga: Anggaran Rp8,4 Triliun Mandek, DPR Peringatkan Pemerintah Soal Ancaman Malapetaka Bencana di Sumatera