Meskipun Vonis Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan JPU, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Putuskan Banding dalam Kasus Jatah Preman

FAKTANASIONAL.NET - Gubernur Riau Nonaktif, Abdul Wahid tampak kecewa atas vonis dua tahun penjara dari kasus 'Jatah Preman' yang dibacakan hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Waktu ini lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada awal Juli 2026 yakni delapan tahun enam bulan.

Pasalnya, dia merasa hanya menjadi korban rekayasa atas kasus tersebut, sehingga dia menempuh banding guna mencari keadilan.

"Kita sama-sama mendengarkan putusan hakim. Namun, dari keputusan hakim itu tidak ada pertimbangan yang meringankan bagi saya," katanya usai sidang pada Kamis (30/7/2026).

“Fakta-fakta persidangan diabaikan, maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya mendapat keadilan dan saya akan terus saya cari keadilan. Saya merasa tak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan. Tapi memang betul-betul direkayasa, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa.”

Abdul Wahid memastikan tidak terdapat aliran bukti yang menguatkan, sehingga harus diputus bersalah. Dia juga mengemukakan terimakasih ke massa pendukung yang telah memantau persidangan sejak awal.

"Semua masyarakat melihat fakta-fakta hukum yang terlihat di persidangan menunjukkan bahwa tidak adanya bukti terhadap saya untuk melakukan itu. Tapi saya rasa ada nilai-nilai pokitis di balik ini sehingga saya tetap dijatuhkan hukuman. Namun, saya yakin ada ruang-ruang keadilan dititipkan Tuhan di ruang yang lain," ujarnya. (adm)