Minta Maaf, Delapan Fraksi DPR Sepakat Evaluasi dan Hentikan Tunjangan Perumahan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat yang menolak besarnya gaji serta fasilitas anggota DPR RI kian meluas dalam beberapa hari terakhir. Tekanan publik tersebut akhirnya direspons oleh parlemen.

Delapan fraksi DPR RI menyatakan kesediaan untuk meninjau ulang, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dianggap menyinggung rasa keadilan rakyat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus berkomitmen menghapus tunjangan yang menurunkan kepercayaan publik.

“Kami siap menghentikan fasilitas yang melukai perasaan rakyat. Dengan tulus saya meminta maaf bila fraksi kami belum optimal mengakomodir aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan hal serupa. Menurutnya, evaluasi tunjangan harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh anggota Dewan. “Kami siap bila fasilitas dianggap berlebihan. Saatnya kita menjaga kepatutan dalam sikap dan perilaku,” ujarnya.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah menekankan penghentian tunjangan perumahan. Ia menilai fasilitas berlebih menciderai etika politik. “Politik tidak hanya soal rasionalitas, tetapi juga etika, empati, dan simpati,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai evaluasi tunjangan harus sejalan dengan peningkatan kinerja legislatif. “Kami akan mengawasi anggota DPR dari PKB agar bekerja lebih baik,” tuturnya.

PKS juga menegaskan dukungan penuh. Sekjen PKS, M. Kholid, menyebut langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola APBN secara efisien. PKS juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta meminta aparat mengedepankan pendekatan persuasif dalam menghadapi demonstrasi.

Fraksi NasDem, melalui Ahmad Sahroni, mendukung penuh evaluasi tunjangan. “Saya sudah lama mengembalikan gaji dan tunjangan kepada masyarakat. Itu kewajiban saya,” ujarnya sebelum dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI per 1 September 2025.

Fraksi PAN juga menyatakan hal senada. Putri Zulkifli Hasan menegaskan dukungan terhadap evaluasi fasilitas DPR dengan prinsip transparansi dan kepatutan. “Kesederhanaan harus menjadi dasar sikap anggota Dewan,” katanya.

Dari Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan agar tunjangan DPR dihentikan demi keberpihakan kepada rakyat. “Kami memohon maaf bila perilaku kami belum sesuai harapan masyarakat,” ucapnya.

Dengan komitmen dari delapan fraksi ini, DPR RI menghadapi momentum penting untuk membuktikan keberpihakan pada rakyat. Evaluasi tunjangan perumahan dan fasilitas lainnya dipandang sebagai langkah nyata untuk merespons kritik bahwa parlemen hidup terlalu mewah di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.[zul]