Operasi Senyap di Jawa Tengah: Bupati Pekalongan Terjaring OTT KPK di Semarang

FAKTANASIONAL.NET - Dini hari 3 menuju 4 Maret 2026, menjadi momen kejatuhan bagi kepemimpinan di Kabupaten Pekalongan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap tangan (OTT) yang berujung pada penangkapan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Penangkapan dilakukan di wilayah Semarang, di mana Fadia diamankan bersama ajudan dan orang kepercayaannya.

Operasi ini mengejutkan publik karena dilakukan secara mendadak namun dengan perencanaan yang matang.

BACA JUGA: KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam OTT di Semarang

Tak berhenti di situ, KPK memperluas jangkauan operasinya ke wilayah Pekalongan dan mengamankan 11 orang lainnya. Salah satu nama besar yang ikut terseret adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Mohammad Yulian Akbar, dilansir

Serangkaian penangkapan ini menandakan adanya praktik lancung yang melibatkan hierarki atas pemerintahan daerah, yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan penyidik di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Dalam operasi ini, tim KPK tidak hanya mengamankan para terduga pelaku, tetapi juga menyita sejumlah barang bukti yang signifikan. Barang bukti elektronik (BBE) dan kendaraan roda empat telah diamankan dan dibawa menuju Jakarta.

BACA JUGA: Skandal Suap Pajak Jakut: KPK Seret Pegawai KPP Madya Bogor

Mobil-mobil mewah yang diduga terkait dengan aliran dana gelap menjadi saksi bisu atas praktik korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Terkait nominal uang yang berhasil disita, KPK masih melakukan penghitungan dan validasi. Pengumuman resmi mengenai detail uang tunai dan status hukum para pihak yang ditangkap dijadwalkan akan disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu besok.

Fokus penyidikan saat ini adalah mengamankan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana agar tidak dipindahtangankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Investigasi awal menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) khususnya tenaga kerja outsourcing. Modus operandi yang dijalankan tergolong klasik namun masif: pengaturan dan pengondisian vendor tertentu.

Perusahaan-perusahaan tertentu diduga sudah diposisikan sebagai pemenang tender melalui kesepakatan di bawah meja sebelum proses lelang resmi selesai dilakukan.

Praktik ini mencerminkan betapa rentannya sektor pengadaan barang dan jasa terhadap intervensi kekuasaan. Dengan "mendeliver" proyek kepada kroni atau vendor pilihan, ada potensi kerugian negara yang besar serta kualitas layanan publik yang dikorbankan.

KPK kini terus mendalami sejauh mana keterlibatan Bupati dan Sekda dalam mengatur alur birokrasi demi memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu tersebut.[dit]