Pelantikan Pejabat Tanpa Wagub: Konflik Internal Kalbar Kembali Mengemuka
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Lagi-lagi, situasi internal di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan publik. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, mengekspresikan kekecewaan mendalam karena tidak dilibatkan dalam rencana p…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Lagi-lagi, situasi internal di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan publik. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, mengekspresikan kekecewaan mendalam karena tidak dilibatkan dalam rencana pelantikan pejabat Eselon II yang dijadwalkan pada 5 Desember 2025. Krisantus merasa proses seleksi dan finalisasi keputusan dilakukan tanpa sepengetahuannya.
Dalam keterangannya pada Kamis, 4 Desember 2025, Krisantus menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah satu kesatuan paket yang dipilih bersama. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa semua hal, terutama terkait penunjukan pejabat eselon II, harusnya dibicarakan secara bersama-sama. Ia mengaku tidak menerima surat tembusan dari BKD maupun Gubernur Ria Norsan terkait proses pelantikan ini.
Merasa Dianggap Tidak Ada
Wakil Gubernur mengungkapkan bahwa Gubernur tidak pernah mengajaknya bicara mulai dari tahap penyusunan hingga pelantikan, dan ia hanya menerima undangan. "Itu yang membuat saya kecewa, saya seperti dianggap orang tidak ada,” ujarnya. Krisantus mengakui hubungan kerjanya selama ini minim komunikasi, sebatas saling sapa dalam acara formal, namun ia merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Gubernur.
Spekulasi dan Tuntutan Klarifikasi
Di sisi lain, Krisantus menyatakan, “Saya menganggap tidak ada masalah, cuma beliau yang merasa bermasalah. Menganggap saya biang kerok, dalang, dan sebagainya.” Kekecewaan ini menguatkan dugaan adanya keretakan hubungan di antara pemimpin tertinggi Pemprov Kalbar. Hingga berita ini ditulis, Gubernur Ria Norsan belum memberikan pernyataan klarifikasi resmi mengenai alasan tidak dilibatkannya Wakil Gubernur dalam pengambilan keputusan strategis ini. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan di Kalbar.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.