Pemerintah Bentuk 150 Yonif TP, Hasto: Perkuat Pertahanan dengan IPTEK, Bukan Ekspansi Batalyon

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Di tengah gencarnya Pemerintah membangun batalyon-batalyon baru di tahun anggaran 2026, Dosen Tetap Universitas Bung Karno (UBK) Hasto Kristiyanto menyampaikan pendapatnya tentang Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

Hasto Kristiyanto mengaitkan kebijakan pertahanan yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu dengan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno. Dimana dalam kerangka geopolitik Soekarno, kepentingan nasional tidak semata bertumpu pada aspek militer, melainkan juga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan diplomasi internasional dan aspek hukum.

“Jadi berbicara tentang pemikiran Bung Karno, harus disertai semangat menguasai iptek dengan cara apa pun dan mengembangkan suatu kompetensi dalam diplomasi dan penguasaan hukum dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia disertai penggunaan instrument of national power lainnya seperti demografi, teritorial, dan sumber daya alam,” jelas Hasto.

Ia menjelaskan, dalam rumusan geopolitik Soekarno, variabel paling dominan adalah teknologi dan politik, sedangkan aspek pertahanan militer menempati posisi yang lebih kecil. Karena itu, menurutnya, pembangunan kekuatan pertahanan tidak seharusnya hanya berfokus pada penambahan batalyon.

“Jadi kepentingan nasional yang paling dominan adalah teknologi dan politik, baru kemudian pertahanan negara, militernya kecil. Jadi kalau pertahanan negara sekarang kita membentuk batalyon-batalyon ini, militerisme, faktornya dalam teori Geopolitik Soekarno paling kecil,” ungkap Hasto.

Hasto menilai, prioritas pembangunan nasional seharusnya diarahkan pada penguatan diplomasi internasional dan penguasaan teknologi, bukan pada ekspansi struktur militer di dalam negeri.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk otokritik terhadap arah kebijakan pertahanan, khususnya terkait pembentukan Yonif TP yang disebutnya lebih berorientasi pada pendekatan teritorial.

“Kita lebih penting untuk merumuskan kepentingan nasional kita. Kita lebih penting untuk memperkuat diplomasi internasional kita. Kita lebih penting untuk menguasai iptek daripada membangun batalyon-batalyon pembangunan. Fungsi TNI AD misalnya, sangat penting dalam penguasaan teknologi pertahanan, diplomasi militer, memahami teritorial lawan, bukan untuk menanam jagung dan padi. Jadi TNI harus fokus pada tupoksinya di pertahanan. Ini sebagai otokritik atas kebijakan pemerintah dan kebijakan-kebijakan pembentukan batalyon pembangunan ini,” jelas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung kembali pemikiran Soekarno mengenai strategi diplomasi dan konsolidasi negara melalui Marhaenisme sebagai narasi pembebasan. Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi ke dalam, tetapi juga membangun kepemimpinan di tingkat global.

“Spirit mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia inilah yang kita lakukan. Jika tidak, jika kita orientasi (hanya) ke dalam, tanpa ada suatu tekad membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Jika terlalu inward looking malah berpotensi melahirkan konflik,” ungkap Hasto.

Menurut Hasto, dalam konsepsi Soekarno, tugas pertahanan negara bukan untuk menganggap rakyat sebagai ancaman. Jadi fungsi teritorial ke dalam harus dikurangi, karena bisa mengancam demokrasi. TNI juga berperan penting untuk memperkuat kemampuan riset dan teknologi pertahanan serta membaca potensi ancaman dari luar negeri melalui pendekatan geopolitik yang lebih luas.

“Padahal dalam konsepsi Bung Karno yang namanya TNI Angkatan Darat, tugasnya adalah untuk menguasai riset, menguasai teknologi pertahanan, untuk melihat teritorial pihak negara-negara lain yang berpotensi menjadi ancaman kita, bukan untuk ke dalam dengan menganggap rakyat sebagai ancaman, bukan itu. Maka Bung Karno merancang pertahanan atas cara pandang geopolitik,” kata Hasto.

Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan kuliah umum bertajuk ‘Pemikiran Geopolitik Bung Karno, dalam rangka Ulang Tahun Universitas Bung Karno ke-27’, di Aula Ir. Soekarno, UBK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Hadir dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno, Romy Soekarno, Once Mekel dan Sofyan Tan. Lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Muhammad Marhaendra Putra serta civitas UBK.