Pemerintah Kucurkan Bantuan Pasca-Bencana di Sumatera, Aceh Timur Terima Lebih dari Rp100 Miliar

FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi menyalurkan bantuan gelombang kedua bagi korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan perorangan para penyintas.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, hadir langsung didampingi Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, pada Senin (16/3/2026).

Skema Bantuan Berbasis Klaster Kerusakan

Safrizal ZA menjelaskan bahwa strategi penanganan pascabencana dilakukan melalui sistem klasifikasi yang ketat guna memastikan efektivitas penyaluran.

Jika gelombang pertama diarahkan pada infrastruktur hunian, maka tahap kedua ini lebih menyentuh aspek kesejahteraan harian korban.

“Penanganan pascabencana ini dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama fokus pada kerusakan hunian, sementara gelombang kedua menyasar bantuan perorangan seperti jatah hidup (jadup), bantuan stimulan sosial ekonomi, serta bantuan isi hunian atau perabot rumah tangga,” ujar Safrizal.

Akurasi Data Jadi Kunci Kecepatan Dana Simultan

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas pendataan adalah instrumen vital dalam masa rehabilitasi.

Menanggapi hal itu, Safrizal mengakui adanya tantangan besar di lapangan dalam memvalidasi informasi korban, sehingga prosesnya dilakukan secara bergelombang demi menjaga presisi.

“Pendataan harus benar dan akurat, karena dari data itulah seluruh dukungan pemerintah dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang berhak,” kata Safrizal mengutip arahan Kasatgas PRR.

Khusus untuk Kabupaten Aceh Timur, nilai bantuan pada gelombang kedua ini menembus angka Rp100 miliar. Safrizal optimis dana sebesar itu akan memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi stabilitas wilayah.

“Dana stimulan ekonomi, jadup, dan bantuan lainnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika dana itu dibelanjakan, perputaran ekonomi di daerah juga akan ikut bergerak,” tambahnya.

Desak Pemda Tuntaskan Pendataan Hunian

Meski bantuan perorangan telah disalurkan, Safrizal mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak kendur dalam mendata rumah-rumah yang terdampak.

Ia memberikan peringatan keras bahwa keterlambatan data teknis hunian akan secara otomatis menghambat proses pembangunan fisik di lapangan.

Safrizal pun mendorong agar pemerintah daerah segera membentuk tim khusus dan memberikan dukungan dana operasional agar petugas dapat segera turun ke lapangan guna mendapatkan data yang valid.