Pemerintah Minta Pejabat Daerah Lebih Peka terhadap Warga Terdampak Karhutla

FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, meminta para pejabat daerah meningkatkan kepekaan sosial dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai, masyarakat yang terpapar kabut asap membutuhkan langkah penanganan nyata serta komunikasi publik yang menunjukkan empati.

Permintaan tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran komando daerah militer agar memperkuat sinergi dalam upaya pemadaman. Menurut Riyono, pejabat perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik, terutama ketika warga masih menghadapi dampak asap setiap hari.

"Tentu untuk para pejabat daerah, gubernur, bupati, ya Polda, teman-teman Pangdam di sana, sinergi dan kolaborasi untuk terus berupaya semaksimal mungkin memadamkan api. Jaga ya komentar, jaga perasaan masyarakat yang tiap hari mereka bertarung dengan asap," ujar Riyono dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan tanggung jawab satu pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mempercepat pemadaman.

Riyono juga mengingatkan bahwa kesehatan serta keselamatan warga harus menjadi prioritas. Karena itu, upaya penanganan tidak cukup dilakukan melalui pernyataan keprihatinan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang efektif dan terkoordinasi.

"Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi untuk segera memadamkan kebakaran ini. Dan tentu ini bukan tugas sendiri-sendiri, ini adalah tugas kita semuanya," ujar Riyono.

Ia mendorong pemerintah daerah dan aparat terkait memperkuat koordinasi agar dampak kabut asap dapat ditekan. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak perlu berjalan seiring dengan upaya memadamkan api di berbagai wilayah.

Berdasarkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui sistem SiPongi+ Kementerian Kehutanan, terdapat 17.108 titik panas di Indonesia pada Senin (12/10/2026). Jumlah tersebut turun 2.058 titik dibandingkan Minggu (11/10/2026), yang mencatat 19.166 titik.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan titik panas terbanyak, yakni 5.938 titik. Berikutnya, Papua Selatan mencatat 3.496 titik dan Sumatera Selatan sebanyak 1.280 titik.

Titik panas juga terdeteksi di Papua Barat sebanyak 860 titik, Kalimantan Timur 732 titik, Kalimantan Selatan 623 titik, Kalimantan Barat 515 titik, dan Lampung 243 titik.

Data tersebut berasal dari pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA selama 24 jam terakhir. Informasi diakses pada Senin pukul 13.05 WIB.

Dari total titik panas yang terdeteksi, sebanyak 708 titik berkategori kepercayaan tinggi, 16.174 titik berkategori sedang, dan 226 titik berkategori rendah. Tingkat kepercayaan tinggi berada pada rentang 80–100 persen, sedang 30–79 persen, dan rendah 0–29 persen. Data tersebut menjadi indikasi awal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan untuk memastikan kemungkinan terjadinya kebakaran.[dit]