Pemerintah Percepat Revitalisasi Ribuan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra, Anggaran Rp2 Triliun Telah Cair

FAKTANASIONAL.NET — Pemerintah terus bergerak cepat memulihkan sektor pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana alam. Melalui program revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan, kementerian terkait dikerahkan untuk memastikan infrastruktur sekolah kembali aman digunakan bagi para siswa.

Hingga 12 Mei 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tercatat telah menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 3.084 unit sekolah. Langkah cepat ini diambil mengingat banyaknya fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan dari skala ringan hingga berat akibat terjangan bencana.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan bahwa percepatan penanganan sekolah terdampak merupakan wujud komitmen nyata dari sinergi pemerintah bersama DPR RI.

Baca Juga: Dirut PLN Turun Gunung ke Pekanbaru, Sistem Kelistrikan Sumatera Kini Pulih Total

Fokus utamanya adalah menjamin layanan pendidikan bagi anak-anak di daerah bencana tetap bergulir tanpa hambatan panjang.

"Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra," kata Qodari dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5).

Komitmen Tangani Sisa Sekolah yang Rusak

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, memaparkan data bahwa total sekolah yang terdampak bencana di Pulau Sumatra secara keseluruhan mencapai 4.992 unit.

Tito merinci bahwa dari total tersebut, mayoritas atau sebanyak 3.084 bangunan sekolah sudah tersentuh program perbaikan berkala oleh kementerian terkait.

"Kemudian yang sudah dibuat pekerjaan yang kerja sama oleh Kementerian Dikdasmen untuk renovasi rehabnya itu lebih kurang Rp3.084," ungkap Tito.

Mendagri juga memberikan kepastian bahwa sisa seribuan sekolah lebih yang saat ini belum direhabilitasi tidak akan diabaikan oleh pemerintah. Satgas memastikan fasilitas-fasilitas tersebut tengah berada dalam fase perencanaan pembangunan lanjutan agar pengerjaan fisik di lapangan nantinya dapat dieksekusi secara bertahap dan terukur.

"Nah masih ada sekitar seribuan lagi yang ditanyakan tadi, yang seribuan tadi bukan berarti didiamkan. Yang seribuan tadi nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerja sama lagi untuk rencana pembangunannya," jelas Tito.

Kucuran Anggaran dan Opsi Relokasi Zona Merah

Demi menyokong kelancaran program pemulihan ruang kelas ini, pemerintah tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan dana dari kas negara.

"Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen Rp2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira Rp1,8 sampai Rp1,9 triliun," tambahnya.

Meskipun kerusakan fisik bangunan tergolong masif dan beberapa infrastruktur pendukung seperti jembatan penghubung masih membutuhkan penanganan lanjutan, Tito menyatakan kegiatan belajar mengajar di sebagian besar wilayah Sumatra tetap berjalan dengan mengandalkan berbagai penyesuaian darurat.

"Dari 4.922 sekolah, ada beberapa sekolah yang ada di tenda, terutama di daerah merah yang diharap relokasi," ujar Tito.

Saat ini, pemerintah pusat dan daerah tengah mematangkan kesiapan lahan baru untuk merelokasi sekolah-sekolah yang teridentifikasi berada di zona merah atau kawasan rawan bencana tinggi.

Menunggu proses pembangunan gedung permanen yang baru rampung, para siswa untuk sementara waktu dialihkan mengikuti proses pembelajaran di fasilitas darurat, tenda penampungan, maupun menumpang di sekolah terdekat lainnya.

"Ada juga yang menumpang di sekolah yang lain. Ada juga yang di kelas darurat," pungkas Tito.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Evaluasi Progres Pemulihan Pascabencana di Aceh