Pemprov Aceh Gandeng PBB: Minta Bantuan UNDP dan UNICEF Tangani Pascabencana

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengambil langkah proaktif dengan secara resmi meminta bantuan dua lembaga PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk terlibat langsung dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor, dilansir pada 15 Desember 2025.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permintaan ini bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat upaya pemulihan di 18 kabupaten/kota yang terdampak parah. Pemprov Aceh memilih UNDP dan UNICEF berdasarkan pengalaman luas mereka dalam pendampingan pascatsunami dahsyat pada tahun 2004.

Urgensi Keterlibatan Lembaga Internasional

Surat resmi kepada kedua lembaga PBB telah dilayangkan karena mendesaknya kebutuhan pemulihan di lapangan. Bencana ini telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas, ratusan korban jiwa, dan sejumlah warga masih hilang. MTA menekankan bahwa keterlibatan lembaga internasional sangat krusial untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka adalah lembaga resmi PBB di Indonesia yang rekam jejaknya sudah teruji dalam manajemen bencana besar.

Solidaritas dan Apresiasi untuk Para Relawan

Selain PBB, Pemprov Aceh juga mencatat tingginya solidaritas dari berbagai pihak. Hingga kini, tercatat 77 lembaga dan 1.960 relawan, baik lokal, nasional, maupun internasional, telah tiba dan membantu di Aceh. Beberapa di antaranya adalah Save The Children, Islamic Relief, Baznas, dan Koalisi NGO HAM. Gubernur Aceh, melalui Muhammad MTA, menyampaikan apresiasi mendalam kepada semua pihak atas kontribusi mereka dalam kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan, yang diharapkan dapat terus memperkuat respons bencana yang sedang berlangsung.[dit]