Pemprov Kalsel: Ketertiban Umum Bukan Hanya Tugas Aparat, Tapi Tanggung Jawab Bersama

FAKTANASIONAL.NET, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus cerminan kemajuan suatu daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel Dinansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Dinansyah menyampaikan bahwa tanpa situasi yang aman, tertib, dan kondusif, berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan secara optimal.

Baca Juga: Proyek Stadion Internasional Kalsel Dimulai: Lokasi Ditetapkan, Target Rampung 2028

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat saat ini semakin kompleks.

Dinamika perkembangan daerah, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, hingga kemajuan teknologi informasi dinilai berpotensi memicu gangguan Trantibumlinmas apabila tidak diantisipasi secara serius dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang solid, sinergi lintas sektor, serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Dinansyah, Banjarmasin, Rabu (11/2/2026).

Melalui rapat koordinasi tersebut, dirinya berharap dapat lahir kesamaan persepsi, konsep, serta kesepakatan bersama dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar semakin kuat.

Adapun fokus pembahasan yang ditekankan meliputi penyamaan langkah strategis dalam penegakan ketertiban umum, penguatan peran dan fungsi Satpol PP serta perangkat terkait, penerapan pendekatan yang humanis, persuasif, dan berkeadilan tanpa mengabaikan ketegasan penegakan peraturan daerah, serta perumusan solusi konkret atas berbagai permasalahan Trantibumlinmas di lapangan.

Dinansyah juga menegaskan bahwa ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Partisipasi aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif,” ucapnya.

Ia pun mengajak seluruh peserta rapat untuk memanfaatkan forum koordinasi tersebut secara optimal dengan berdiskusi terbuka serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Realisasikan Janji Gubernur, Pemprov Kalsel Alokasikan Anggaran Rp500 Juta Perkuat Program Pendidikan Kesetaraan

(MC Kalsel/Rns.)