Percepat Penanganan Banjir Pasuruan, Kepala BNPB Instruksikan Langkah Terpadu Lintas Lembaga

FAKTANASIONAL.NET – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melakukan peninjauan langsung ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (27/3/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta mengoordinasikan solusi jangka panjang guna mengatasi banjir tahunan di wilayah tersebut.

Setibanya di lokasi, Kepala BNPB langsung melakukan diskusi intensif bersama Wakil Bupati Pasuruan dan jajaran Forkopimda di Kantor Kecamatan Rejoso untuk memetakan kendala di lapangan.

Normalisasi Sungai Jadi Prioritas

Suharyanto mengidentifikasi bahwa penyebab utama banjir, selain intensitas hujan yang tinggi, adalah masalah teknis pada badan sungai.

Ia mencatat adanya pendangkalan dan penyempitan yang signifikan di wilayah tersebut.

“Daerah ini setiap tahun ketika musim hujan selalu terjadi banjir serupa, karena wilayah ini relatif lebih rendah dari permukaan sungai. Badan sungainya sudah relatif menyempit dan dangkal,” ungkap Suharyanto.

Sebagai langkah konkret, BNPB akan menginisiasi penanganan terpadu yang melibatkan kementerian teknis lainnya untuk memastikan masalah ini terselesaikan secara bertahap.

“BNPB akan melakukan langkah-langkah penanganan darurat yang menjadi kewenangan BNPB, selain itu BNPB juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, strategi penanganan akan dibagi menjadi tiga tahap.

“Pemerintah setempat dan kementerian PU sudah lakukan normalisasi sungai. Akan kita lakukan penanganan terpadu lintas lembaga mulai jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek dipastikan tertangani, kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi,” tuturnya.

Untuk jangka menengah, normalisasi harus berkelanjutan agar dampak banjir tidak meningkat tiap tahun, sementara untuk jangka panjang.

“Permasalahan ini akan kami bawa ke tingkat pusat dan berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah lanjutan," sambungnya.

Memastikan Logistik dan Menyapa Penyintas

Dalam tinjauannya ke shelter dapur umum di Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Suharyanto mengapresiasi kesiapan logistik lokal yang mampu memproduksi 1.500 bungkus nasi setiap harinya.

“Bagus ada shelter, jadi sudah siap kalau ada bencana. Kesiapan ini menjadi hal yang patut mendapatkan apresiasi,” pujinya.

Suharyanto juga menegaskan bahwa kehadirannya merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh warga terdampak tanpa terkecuali.

“Kehadiran kami di sini bukan yang pertama, awal banjir kami sudah menempatkan Direktur untuk menangani wilayah Pasuruan. Semua warga negara dari Sabang sampai Merauke yang terkena bencana mempunyai hak yang sama untuk ditangani secara maksimal oleh pemerintah,” tegasnya.

Antisipasi Transisi ke Musim Kemarau

Usai meninjau banjir, rangkaian kegiatan berlanjut ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya, untuk Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi.

Meski saat ini air masih menggenang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan jajarannya untuk segera bersiap menghadapi ancaman kekeringan.

“Hari ini kita masih melihat banjir di beberapa titik, saat yang sama pun kita harus bersiap, informasi dari BMKG bulan April ini telah mulai kekeringan. Nanti akan terus meningkat prediksi puncaknya bulan Agustus,” ujar Khofifah.

Senada dengan Gubernur, Kepala BNPB menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mitigasi bencana musim kemarau, termasuk rencana Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengerahan helikopter waterbombing.

“Kami sudah rapat dengan Gubernur Jawa Timur ini rapatnya adalah menghadapi bencana hidrometeorologi kering, kebakaran dan kemarau panjang. Kenapa sudah dibicarakan saat ini, karena prediksi BMKG tidak lama lagi memasuki musim kemarau,” jelas Suharyanto.

Ia menutup paparan dengan menegaskan bahwa penguatan satgas darat dan penyediaan sumber air cadangan adalah kunci.

“Kita sudah sepakat bahwa untuk mengatasi kekeringan tidak bisa diatasi salah satu institusi, harus berkolaborasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota sampai pemerintah pusat,” katanya.