Perkuat Akurasi Indeks Demokrasi, Pemprov Kalsel Bedah Data Lewat FGD IDI

FAKTANASIONAL.NET, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen verifikasi data yang objektif dan tervalidasi.

Acara yang berlangsung di Banjarmasin pada Rabu (18/2/2026) ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Adi Santoso.

Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa IDI bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari dinamika politik dan hak warga negara.

Menurut Adi Santoso, verifikasi melalui FGD sangat strategis untuk menyempurnakan indikator yang ada.

“Pelaksanaan FGD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa data Indeks Demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan kondisi riil di Kalimantan Selatan. Kita tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga memperkuatnya dengan pendalaman kualitatif agar hasilnya lebih komprehensif dan akurat,” ujar Adi Santoso.

FGD ini secara khusus menyoroti aspek kebebasan, termasuk jaminan berkumpul, berkeyakinan, serta kebebasan pers.

Data yang sebelumnya dihimpun melalui review surat kabar di periksa kembali kepada para pakar dan praktisi yang memahami dinamika lapangan di Kalimantan Selatan.

Adi menjelaskan bahwa banyak peristiwa demokrasi yang mungkin tidak tertangkap oleh pemberitaan media, namun dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Penyelenggaraan FGD IDI bertujuan sebagai wadah untuk melakukan verifikasi data sekaligus menangkap informasi mengenai perkembangan demokrasi yang belum tercakup dalam surat kabar maupun dokumen resmi,” tuturnya.

Dengan melibatkan berbagai stakeholder yang kompeten, Pemprov Kalsel berharap hasil pengukuran IDI tahun 2026 ini memiliki kredibilitas tinggi.

Data yang akurat akan menjadi fondasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

“Dengan demikian, pengukuran IDI Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan semakin mencerminkan kondisi demokrasi yang sesungguhnya serta dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat dan responsif,” pungkas Adi.