Pimpin Rakor di Sumut, Mendagri Dorong Akselerasi Rehabilitasi Pascabencana

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah menegaskan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menjadi agenda prioritas nasional. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi penanganan pascabencana di Sumatera Utara (Sumut), Senin (12/1/2025).

Raapt tersebut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumut, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Mendagri menyampaikan bahwa Presiden telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, serta tepat sasaran.

Sebagai Ketua Satgas, Tito Karnavian langsung mengambil langkah konsolidasi dengan melakukan pemetaan kondisi daerah terdampak, sekaligus menghimpun berbagai persoalan di lapangan. Ia juga menampung aspirasi para kepala daerah terkait kebutuhan percepatan penanganan pascabencana.

Sebelum menggelar rapat koordinasi di Sumatera Utara, Mendagri terlebih dahulu mengadakan pertemuan serupa dengan Forkopimda Aceh dan meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa indikator utama pemulihan pascabencana mencakup berfungsinya kembali roda pemerintahan, pulihnya layanan publik, tersedianya akses pendukung, serta bergeraknya kembali aktivitas perekonomian masyarakat.

Menurutnya, pemulihan harus dimulai dari kelancaran pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota, kemudian berlanjut hingga kecamatan dan desa.

Berdasarkan hasil peninjauan dan laporan kepala daerah di Sumatera Utara, kondisi wilayah terdampak bencana dinilai bervariasi. Meski demikian, secara umum menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan mulai normalnya aktivitas pemerintahan di sejumlah daerah.

Namun demikian, di tingkat desa masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Selain itu, kerusakan akses dan ruas jalan juga menjadi perhatian serius pemerintah.

Untuk itu, ujar Mendagri Tito, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pihak terkait akan terus berkolaborasi dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.

Dari sisi ekonomi, Mendagri menyampaikan kabar positif dengan mulai beroperasinya kembali pasar, restoran, dan warung di hampir seluruh wilayah terdampak. Hal ini menandakan aktivitas ekonomi masyarakat berangsur pulih.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI dan Polri atas kerja keras mereka dalam mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai sigap dan responsif dalam penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah, di antaranya sedimentasi sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi serta perbaikan akses jalan di berbagai wilayah terdampak.

Ia meminta para kepala daerah untuk menyampaikan data rinci terkait kerusakan infrastruktur, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, guna mempercepat tindak lanjut penanganan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.[zul]