Pimpinan DPR Berharap Kebijakan Sekolah Negeri-Swasta Gratis di Jakarta Ditiru Daerah Lain

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal berharap Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya mengikuti kebijakan Pemprov DKI yang akan menggratiskan sekolah negeri dan swasta pada 2025 mendatang. di wilyahnya.

Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, program sekolah gratis adalah wujud kehadiran negara dan sesuai dengan amanat UUD 1945. Ia pun menaruh harapan besar kebijakan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi rujukan daerah lain.

"Kehadiran negara saya sangat setuju sekali kalau memang Pemda DKI ini menjadi rujukan semua pemerintah-pemerintah daerah yang punya tanggung jawab bagaimana mandatory spending dari anggaran pendidikan 20 persen itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11/2024).

Di sisi lain, legislator asal Bandung, Jawa Barat itu juga mengingatkan bantuan dana pendidikan alias beasiswa yang kerap salah sasaran. Melalui kebijakan sekolah gratis tersebut, ia optimis kendala tersebut dapat diminimalisir.

"Jangan sampai orang seperti sekarang ini menikmati anggaran pendidikan atau beasiswa pendidikan justru orang-orang yang mampu," katanya.

"Kalau sekarang semua digratiskan sekolah dari jenjang tingkat dasar hingga menengah atas ini kita perlu apresiasi tingkat DKI supaya bisa menjadi pilot project bagi pemerintah-pemerintah di provinsi lainnya," tambahnya.

Selain itu, Cucun juga mengingatkan peran orang tua harus tetap optimal mendukung dan juga memantau pola belajar anak mereka meskipun bebas dari biaya.

"Kalau ada political will dari pemerintah daerah untuk menggratiskan sekolah itu baik sekali. Cuma harus dilihat dari sisi motivasi keluarga atau orang tuanya jangan sampai dengan menggratiskan ini malah kepedulian orang tua untuk men-support anaknya kemudian memantau anaknya menjadi orang yang telaten cerdas itu menjadi berkurang," ungkapnya.

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025.

Meski demikian, pembebasan biaya ini tak diberlakukan untuk semua sekolah. Kebijakan berlaku bagi sekolah swasta yang sudah dipetakan kualitas dan biayanya.

Sekolah swasta yang akan jadi sasaran pemerintah melakukan kebijakan ini adalah yang berstatus klaster 1 sampai 3. Sedangkan sekolah swasta klaster 4 dan 5 tidak akan jadi sasaran karena kualitasnya sudah elit.[zul]