Fakta Nasional

Pj Gubernur Teguh Pastikan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR Masuk APBD DKI Jakarta 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan, penyediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) termasuk dalam program Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahu…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Zul Jamba Editor: Redaksi 📍 Nasional Sunday, 17 November 2024 📖 3 menit
Pj Gubernur Teguh Pastikan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR Masuk APBD DKI Jakarta 2025
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan, penyediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) termasuk dalam program Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 mendatang. Alokasinya untuk bangunan hunian berkualitas yang menjadi prioritas utama.

Ia juga menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan akses kepemilikan rumah yang layak, terjangkau, dan aman bagi warganya yang belum memiliki rumah. Salah satunya melalui Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

"Untuk RW (Rukun Warga) kumuh, upaya peningkatan permukiman berkualitas terus kami lakukan, sehingga kantong-kantong permukiman kumuh di Jakarta semakin berkurang," ucap Teguh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Jumat, (15/10/2024).

Sebelumnya, saat meninjau Open House Rusunawa Pasar Rumput di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Teguh mengemukakan, harga sewa Rusunawa Rp 1.250.000 per bulan sesuai arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Prioritas penyewa merupakan keluarga atau individu berekonomi terbatas. Dengan mengutamakan masyarakat terprogram, yakni terdampak program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum (bencana alam, penertiban kota, dan kondisi sejenis), guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpangkat rendah, serta generasi milenial yang belum memiliki rumah.

"Tujuannya, untuk mempromosikan konsep hunian dan fasilitas di Rusunawa Pasar Rumput juga sebagai upaya menarik minat calon penghuni. Rusunawa Pasar Rumput memiliki tiga tower dengan total 1.984 unit. Lengkap dengan fasilitas, seperti ruang keluarga, dua kamar tidur, kamar mandi, balkon, dapur, juga pendingin ruangan (air conditioner/AC)," ungkap Pj Teguh.

Teguh, menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berfokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi warga Jakarta, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

"Agar mudah dalam proses pendaftaran, efisien, dan tepat sasaran, calon penghuni bisa mengakses website ’SIRUPA’ milik Perumda Pasar Jaya," ujar Pj Gubernur Teguh.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hunian layak yang mengedepankan konsep keadilan. Apalagi rusunawa Pasar Rumput digratiskan bagi warga korban kebakaran di Manggarai selama satu tahun.

Maruarar Sirait meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa yang boleh menempati hunian ini adalah mereka yang membutuhkan dari segi finansial, seperti, ASN, guru, polisi, TNI, bahkan pedagang yang berpenghasilan rendah. Ini karena mereka akan terbantu dalam mobilitasnya, sebab dekat dengan lokasi kerjanya.

"Kami senang Pemprov DKI bergerak cepat menyediakan 418 unit secara gratis sewa bagi warga Manggarai yang jadi korban kebakaran selama setahun sampai 27 Oktober 2025," Kata, Maruarar.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemprov DKI Jakarta membuat mekanisme yang adil dan transparan saat menerima calon penghuni Rusunawa Pasar Rumput, agar warga Jakarta bisa merasakan manfaatnya secara merata.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki dua tipe hunian, yakni tipe hook seluas 38 meter persegi dan tipe standar seluas 36 meter persegi. Keduanya sama-sama memiliki fasilitas daya listrik 1.300 watt, pasokan air PAM Jaya, kusen jendela aluminium, lantai sejenis granit ukuran 60x60 cm, kamar mandi dengan toilet duduk dan shower berkeramik, plafond exposed, hingga engineering door accessories ex dorma. Fasilitas tambahannya yakni tersedia masjid, sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), food court, ATM Center, pasar tradisional, hingga perpustakaan.

Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengupayakan hunian layak bagi warga Jakarta berpenghasilan rendah diperuntukkan pula bagi warga yang tinggal di kolong jembatan.

Hal ini disampaikan Pj Gubernur Teguh saat meninjau hunian warga di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu,(16/10/2024) Lokasi itu tak jauh dari Rusun Petak Habitat Ancol.

Dalam kunjungan itu, Teguh didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Affan Adriansyah, Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin Ningrum, dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.

"Mereka ingin punya rumah yang layak, tidak kehujanan dan kebanjiran. Apalagi tinggal di kolong jembatan tentunya penghuninya rentan terhadap banyak penyakit," Kata, Teguh, saat berbincang dengan warga di lokasi tersebut.

Pj Gubernur Teguh dan jajarannya kemudian meninjau Rusun Petak Habitat Ancol untuk pengecekan fasilitas di dua tower di area tersebut. Rusun Petak Habitat Ancol akan dikembangkan dengan penambahan tujuh tower lain.

Dalam kesempatan itu, dirinya meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mendata warga di lokasi yang tidak layak, seperti penghuni kolong tol dan kolong jembatan.

"Nantinya mereka diprioritaskan menempati rusun yang tidak jauh dari lokasi tinggal saat ini. Saya instruksikan juga untuk memastikan kapasitas rusun seberapa bisa menampung warga. Apakah mungkin warga di kolong tol dan sebagian di kolong jembatan (bisa masuk rusun)," tandasnya.[dmn]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK