Retribusi Parkir Tepi Jalan Jakarta Seret, Fraksi NasDem Ungkap 129 Mesin TPE Rusak
FAKTANASIONAL.NET – Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta memberikan catatan kritis terhadap realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dinilai jauh dari kata optimal. Masalah infrastruktur dan mandeknya digitalisasi disinyalir men…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET – Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta memberikan catatan kritis terhadap realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dinilai jauh dari kata optimal.
Masalah infrastruktur dan mandeknya digitalisasi disinyalir menjadi biang kerok bocornya potensi pendapatan daerah tersebut.
Kritik tajam ini dilayangkan langsung oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Fraksi NasDem, jebloknya capaian retribusi parkir ini harus menjadi perhatian serius bagi jajaran Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta beserta dinas terkait.
Baca Juga: Legislator DPRD DKI Ingatkan Pemprov dan Warga Jakarta untuk Waspadai Bencana Hidrometeorologi
"Berdasarkan hasil audit BPK, hanya terealisasi 72 persen. Sebanyak 129 mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang sudah rusak dan tidak aktif,” ujar Jupiter, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/6).
Urgensi Audit dan Evaluasi Parkir Jakarta
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rusaknya ratusan mesin TPE ini menjadi bukti otentik bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pembenahan total pada sistem pengelolaan parkir di lapangan.
Fraksi NasDem menilai, digitalisasi sektor perparkiran seharusnya menjadi solusi untuk menekan kebocoran anggaran dan transparansi transaksi, bukan justru terbengkalai.
Jika sistem digital ini berjalan optimal, target pendapatan dari sektor parkir dipastikan dapat tercapai secara akuntabel.
Guna meluruskan karut-marut tata kelola ini, NasDem mendesak eksekutif segera menindaklanjuti hasil evaluasi legislatif yang sudah ada.
“Mendorong Pemprov DKI Jakarta dapat melaksanakan seluruh kajian terhadap rekomendasi Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta,” tandas Jupiter.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
