Saham Tak Berbuah Pemasukan, Proyek Tol Sumatera Dinilai Bikin Daerah Rugi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi V DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan dalam pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol Palembang–Kayu Agung yang dinilainya menjadi akar persoalan yang kerap terjadi kerusakan.

Kondisi tersebut dinilai tak hanya merugikan pengguna jalan, namun juga pemerintah daerah yang memiliki saham di proyek jalan tol tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI, Ishak Mekki mengungkapkan bahwa sejak diresmikan pada awal 2021, ruas tol ini nyaris setiap tahun mengalami perbaikan besar.

Bahkan saat Lebaran 2023 lalu, jelasnya, dilakukan rekonstruksi besar-besaran dengan dana APBN, namun hingga kini kerusakan tetap berlanjut. 

“Kalau dikatakan perencanaan tidak bagus, saya yakin PU kita ini orang-orang hebat semua. Permasalahannya adalah lemahnya pengawasan,” kata Ishak dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (3/7/2025).

Dirinya juga menyoroti sistem pengerjaan proyek yang melibatkan banyak perusahaan BUMN dan anak usahanya, yang menurutnya rawan terjadi konflik kepentingan.

“Perencanaan anak BUMN, pengawasan anak BUMN, kontraktor juga BUMN. Jadi, jeruk makan jeruk. Akibatnya pengawasan tidak ketat dan dampaknya kita lihat sekarang,” tegasnya.

Di sisi lain, Ishak mengingatkan soal saham Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Pemerintah Provinsi Sumsel yang ditanam di jalan tol tersebut.

Namun dengan kondisi jalan yang rusak dan exit tol yang belum dibuka, terangnya keuntungan yang diharapkan tak kunjung datang.

“Kalau jalan ini bagus, kita daerah dapat pemasukan. Tapi kalau seperti ini terus, uang saham itu lebih baik dikembalikan saja ke APBD,” tuturnya.

Ishak berharap pemerintah pusat segera memperbaiki sistem pengawasan proyek jalan tol, termasuk memprioritaskan pembukaan exit tol yang sudah lama selesai dibangun agar mendongkrak potensi ekonomi daerah.

“Kita juga minta lubang-lubang segera diperbaiki, lampu jalan diperbanyak, rambu dan drainase diperhatikan, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” pintanya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa Komisi V akan terus mengawal agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol benar-benar terpenuhi.

“Kalau SPM saja tidak bisa dicapai, lalu di mana tanggung jawab kita pada rakyat?” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.[zul]