Singgung Kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger, Ketua DPR Minta Dampak Ekonomi Dihitung Pemerintah

FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mulai menghitung dampak ekonomi kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur (Jatim).

Langkah ini terutama terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pariwisata.

"Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani di Jakarta pada Senin (10/8/2026).

Kebakaran yang dilaporkan telah melanda sekitar 520 hektare kawasan dan berdampak pada penutupan aktivitas wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan penanganan terkoordinasi.

Pemerintah juga diminta memastikan operasi pemadaman memiliki komando yang kuat serta didukung personel, peralatan, dan pemetaan pergerakan api yang memadai.

Selain itu kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman terus dipantau untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Menyoal penutupan kawasan wisata, ujar Puan Maharani, sebagai langkah tersebut diperlukan untuk mendukung operasi pemadaman dan mencegah risiko terhadap wisatawan.

“Namun, pemerintah perlu mulai asesmen dampak ekonomi penutupan tersebut karena aktivitas pariwisata Bromo menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat sekitar,” ucapnya.

Apabila penutupan berlangsung lama, maka pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan terhadap kelompok masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan.

"Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini," ujarnya.

Puan Marahani mendorong pemerintah memetakan tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan sebagai dasar pemulihan ekosistem.

“Penanganan kebakaran Bromo tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan membuka kembali kawasan wisata, tetapi perlu diikuti pemulihan ekosistem serta pelindungan penghidupan masyarakat sekitar,” ucapnya. (adm)