Solar Subsidi Langka di Kalbar, Wagub Krisantus: BBM Bersubsidi Harus Tepat Sasaran, Bukan untuk Mafia

FAKTANASONAL.NET — Ratusan sopir ekpedisi menggelar aksi demo terkait langkanya solar supsidi di Kalimantan Barat (Kalbar). Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, turun langsung menemui massa aksi para driver ekspedisi yang berlangsung damai di Bundaran Mayor Alianyang, Kamis (16/10/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kelangkaan dan ketimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama jenis solar, yang dinilai menghambat aktivitas logistik dan distribusi barang di wilayah Kalimantan Barat.

Dalam dialog dengan peserta aksi, Krisantus menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan akan segera berkoordinasi dengan Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk menertibkan sistem distribusi BBM.

“Pemerintah Provinsi tentu mendengarkan aspirasi ini, dan kami akan segera memberikan instruksi serta himbauan kepada Pertamina agar penyaluran BBM dapat lebih tertib dan merata,” ujar Krisantus.

Ia menegaskan, dalam waktu satu minggu ke depan, Pemprov Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi yang memuat langkah-langkah penertiban, antara lain:

• Pengawasan ketat terhadap seluruh SPBU.
• Penataan jalur antrean untuk kendaraan ekspedisi,
• Penerapan sanksi berjenjang bagi SPBU yang melanggar aturan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional.

“Kami akan memberikan sanksi tegas bagi SPBU yang tidak patuh. BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan dinikmati masyarakat, bukan kelompok tertentu,” tegasnya.

Krisantus juga menyoroti praktik mafia BBM yang diduga masih terjadi di lapangan, termasuk penyelewengan distribusi solar bersubsidi yang beberapa kali mencuat di media sosial.

Ia menyebut, tindakan tegas akan diambil untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.

Terkait aktivitas pelangsir atau pengecer BBM, Krisantus menilai bahwa praktik tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena memicu kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.

Namun, ia juga mengakui adanya keterkaitan ekonomi antara para pelangsir dan sopir di lapangan.

“Kami paham mereka juga mencari nafkah, tetapi distribusi utama harus tetap diprioritaskan untuk kendaraan ekspedisi yang menopang distribusi barang ke daerah,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Krisantus mengimbau masyarakat, khususnya para sopir ekspedisi, untuk aktif melaporkan SPBU nakal atau penyelewengan distribusi BBM kepada Pertamina maupun aparat penegak hukum.

“Laporkan langsung agar dapat segera ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” tutupnya.[zul]