Soroti Celah Korupsi, Ribuan Mahasiswa di Semarang Desak Evaluasi Total Program Makan Gratis dan Koperasi Desa

FAKTANASIONAL.NET  — Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Panca Tuntutan Rakyat (PANTURA) memadati depan Kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang, Senin (15/6/2026).

Massa aksi melayangkan kritik tajam terhadap sejumlah program populis pemerintah pusat yang dinilai karut-marut dan rawan menjadi bancakan korupsi.

Dua program besar yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes), Septia Linasari, menegaskan bahwa besarnya alokasi anggaran pada program-program tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Baca Juga: Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Resmi Dibuka!

"Justru program-program populis seperti ini rawan terhadap praktik korupsi kalau tidak diawasi dengan baik. Pemerintah perlu belajar dari berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan penyimpangan anggaran yang sempat mencuat di sejumlah daerah," ujar Septia di sela-sela aksi.

Persoalan Rekrutmen dan Aturan Denda Rp100 Juta

Selain masalah akuntabilitas anggaran, mahasiswa membeberkan sejumlah polemik teknis dalam pelaksanaan rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai memberatkan. Persoalan tersebut meliputi ketidakjelasan lokasi penempatan kerja, biaya pelatihan yang dibebankan, ketertutupan informasi gaji, hingga kewajiban tes fisik saat seleksi.

Salah satu poin yang paling memicu keresahan publik adalah adanya klausul denda penalti hingga Rp100 juta bagi peserta rekrutmen yang memutuskan mengundurkan diri.

Mahasiswa juga mengkritik perubahan filosofi koperasi dalam program KDMP. Koperasi yang sejatinya bersifat bottom-up—dari, oleh, dan untuk anggota—kini justru terkesan dipaksakan secara top-down atau digerakkan langsung dari otoritas atas.

"Ketika masyarakat sudah menyampaikan keberatan atau kritik, seharusnya itu menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai program dijalankan tanpa persiapan yang matang," cetus Septia.

Ajukan Lima Tuntutan Rakyat

Aksi demonstrasi yang diikuti oleh sedikitnya 21 elemen mahasiswa dan masyarakat se-Jawa Tengah ini berlangsung sejak pukul 16.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Selain menuntut pembenahan tata kelola KDMP dan MBG, massa aksi juga membawa tiga tuntutan kerakyatan lainnya.

Secara keseluruhan, lima tuntutan yang dibawa oleh massa aksi PANTURA meliputi:

1. Evaluasi total terhadap tata kelola Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

2. Evaluasi menyeluruh dan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3. Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

4. Pengembalian hak tanah kepada rakyat.

5. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Septia meluruskan bahwa gerakan ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau meminta penghentian total program kesejahteraan tersebut, melainkan sebagai fungsi kontrol agar asas kemanfaatannya berjalan optimal.

"Yang kami tuntut bukan penghentian program, melainkan evaluasi total agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak membuka celah terjadinya kebocoran anggaran," pungkasnya.

Baca Juga: Skandal Korupsi MBG: Kejagung Desak BGN Segera Distribusikan Motor Listrik