Tambang Ilegal Mengancam Kalsel

FAKTANASIONAL.NET - Gelombang protes mahasiswa memadati depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin pada Senin (15/6/2026).

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel secara lantang menyuarakan rapor merah terkait lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal yang kian masif dan mengancam ruang hidup masyarakat.

Dalam orasinya yang dikutip dari laporan lapangan, Kepala Departemen Sosial Politik Universitas Lambung Mangkurat, Alvons Tafaeri Fosinema Z, memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah.

Ia menegaskan agar Kalimantan Selatan tidak mengulangi kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di pulau lain.

Menurut Alvons, pembiaran terhadap eksploitasi lahan tanpa izin ini berpotensi merampas hak milik tanah masyarakat adat dan lokal.

Di hadapan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, serta perwakilan komisi yang hadir di tengah massa, Alvons mendesak aparat dan pejabat berwenang untuk segera bertindak nyata.

Jika pengawasan ketat tak kunjung berjalan, mahasiswa mencurigai adanya indikasi kongkalikong antara oknum pemerintah dan para pengusaha tambang ilegal.

Selain isu lingkungan dan pertambangan, unjuk rasa yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian ini juga membawa empat poin tuntutan krusial terkait kebijakan nasional, yaitu:

Evaluasi Program Baru: Mendesak penghentian realisasi program makan bergizi gratis serta pembentukan koperasi merah putih.

Stabilitas Ekonomi Rakyat: Menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM dan bahan pokok yang dinilai kian mencekik daya beli masyarakat.

Reformasi Hukum: Menyatakan penolakan secara tegas terhadap draf revisi Undang-Undang Polri.

Pemerataan Pendidikan: Meminta prioritas anggaran demi peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidikan, khususnya di kawasan terpencil Kalsel.

Aksi ini menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan untuk segera mengevaluasi pengawasan industri ekstraktif dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat.[dit]