Tanggapi Kritik Sekjen Golkar Sarmuji ke PDIP, Deddy Sitorus: Urusi Dulu Masalah Pemadaman Listrik

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET -  Legislator PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, merespon pernyataan bernada miring Sekjen Partai Golkar M Sarmuji yang mempersoalkan posisi PDI Perjuangan (PDIP) sebagai satu-satunya partai yang menjadi penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekjen Golkar, Sarmuji, mengatakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintahan tidak jelas: "Selama ini entah apa yang diseimbangkan," kata Sarmuji.

Menanggapi pernyataan Sekjen Partai Golkar tersebut, Dedy Yevri Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif menegaskan sebaiknya Golkar fokus bekerja sebagai partai yang ada dalam kabinet. (Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, red).

"Pertama, saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," kata Deddy dalam keterangan kepada insan pers di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Deddy menegaskan, PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang (dalam pemilu) tetap ingin ikut berkuasa.

"Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," tegas Deddy.

Deddy menyatakan PDIP memahami betul bahwa berada dalam Pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan.

Namun, lanjut Deddy, justru karena itulah PDIP heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," tandasnya.

Deddy menanggapi pertanyaan Sekjen Golkar Sarmuji yang bernafaskan: "apa yang perlu diseimbangkan".

Deddy mengatakan pernyataan itu sudah jelas jawabannya, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.

Kata Deddy, dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" lanjutnya.

Deddy juga mengatakan yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda.

"Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi. Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?" tandas Deddy.

Sebagai anggota DPR, Deddy Sitorus mengaku sangat sering menerima curhat dari sesama anggota dewan tentang betapa sulitnya mereka berbicara dengan leluasa karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini.

Ia pun merasa heran, mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan.

Deddy mengingatkan bahwa Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok.

"Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri," tuntas Deddy Sitorus.