“Tolong Kami Bapak Presiden!”: Jeritan Sopir Kalbar di Tengah Krisis Solar

FAKTANASIONAL.NET — Ratusan sopir truk dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat menggelar aksi demonstrasi damai di Bundaran Alianyang, Kubu Raya, pada Kamis (16/10/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes atas kelangkaan dan distribusi tidak merata solar bersubsidi yang telah terjadi selama bertahun-tahun, berdampak langsung pada sektor transportasi dan distribusi logistik di wilayah tersebut.

Para sopir membawa spanduk dan poster berisi seruan keadilan energi, salah satunya bertuliskan “Tolong Kami, Bapak Presiden!”

Mereka menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi angkutan rakyat.

Koordinator aksi, Ali, menyampaikan bahwa aksi kali ini adalah puncak dari kekecewaan para sopir, karena kelangkaan solar masih terus terjadi meski sebelumnya pemerintah daerah telah berjanji mencari solusi.

“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan, tapi sampai sekarang belum ada langkah nyata. Jika tak ada kebijakan jelas, kami siap melakukan mogok massal di seluruh Kalimantan Barat,” kata Ali dikutip dari Faktakalbar.id (Fakta Media Grou), Kamis (16/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa para sopir kerap menghadapi kesulitan mendapatkan solar di SPBU, bahkan harus mengantre hingga berjam-jam, sementara di beberapa wilayah, harga solar subsidi dijual jauh di atas harga resmi. Kondisi ini membuat biaya operasional meningkat dan mengancam kelancaran distribusi logistik antarwilayah.

“Kami ini tulang punggung distribusi barang. Kalau kami berhenti, jalur logistik ke Pantura, Sintang, Kapuas Hulu, hingga Pontianak akan lumpuh,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, para sopir mendesak pemerintah untuk:

• Memperbaiki sistem penyaluran solar subsidi agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan,
• Menindak tegas oknum dan SPBU nakal yang mempermainkan distribusi BBM,
• Meningkatkan pengawasan lapangan agar solar benar-benar sampai ke pengguna yang berhak.

Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para sopir menegaskan bahwa mereka tidak menolak kebijakan pemerintah, namun menginginkan keadilan dan transparansi dalam distribusi energi yang selama ini dirasakan timpang.[zul]