Tragedi Al Khoziny: Korban Tewas Bertambah Jadi 37, Negara Didesak Perketat Pengawasan Bangunan Publik Keagamaan

SIDOARJO, FAKTANASIONAL.NET — Hingga Minggu (5/10) siang, jumlah korban meninggal dunia akibat ambruknya gedung musala empat lantai Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bertambah menjadi 37 orang.

Tim SAR gabungan kembali menemukan 12 jenazah dan satu potongan tubuh manusia dari balik reruntuhan beton di lantai satu sisi utara bangunan.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan menyampaikan bahwa data tersebut masih bersifat sementara karena pembersihan puing baru mencapai 60 persen.

“Angka pastinya baru dapat dipastikan setelah pembersihan mencapai lantai dasar,” ujar Budi di lokasi kejadian.

Temuan terbaru ini mengurangi jumlah korban yang masih dinyatakan hilang menjadi 26 orang, berdasarkan daftar absensi santri yang dirilis pihak pesantren. Namun, BNPB menegaskan jumlah itu masih berpotensi berubah seiring proses evakuasi yang terus berjalan.

Kendala di Lapangan dan Keterlibatan Tim Ahli

Proses pembersihan reruntuhan musala menghadapi kendala teknis. Sebagian beton diketahui menempel dan terhubung dengan bangunan di sebelah kiri, sehingga proses evakuasi berisiko menimbulkan kerusakan lanjutan.

Untuk itu, BNPB menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) guna melakukan investigasi forensik struktur bangunan.

“Tim ITS akan memberi rekomendasi agar pembersihan tidak menimbulkan kerusakan tambahan,” kata Budi.

Keterlibatan kalangan akademisi ini dinilai penting untuk memastikan proses penanganan dilakukan secara ilmiah dan tidak sekadar reaktif.

Stamina Petugas dan Risiko Kesehatan

Memasuki hari ketujuh sejak insiden terjadi, ratusan petugas SAR dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan masih bekerja 24 jam secara bergiliran.

Sebagian mulai mengalami kelelahan fisik dan gangguan kulit, sehingga pemerintah menambah dukungan medis dan suplemen stamina di posko lapangan.

Dinas Kesehatan Sidoarjo turut menyiagakan layanan kesehatan tambahan, termasuk pemeriksaan harian bagi petugas lapangan. BNPB memastikan seluruh perlengkapan alat pelindung diri (APD), kacamata, masker, dan sepatu boots tersedia mencukupi untuk menjaga keselamatan tim di lokasi.

Ancaman Penyakit Pascabencana

Selain fokus pada pencarian korban, perhatian kini tertuju pada potensi penyakit akibat pembusukan jenazah yang telah lebih dari sepekan tertimbun.

BNPB menegaskan jenazah korban bencana tidak menularkan penyakit berbahaya secara langsung, namun cairan pembusukan dapat mencemari sumber air bersih di sekitar lokasi.

Kondisi tersebut dapat memicu penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan hepatitis A jika tidak segera ditangani. Untuk itu, BNPB bersama Pusat Krisis Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Jawa Timur melakukan penyemprotan disinfektan, pengawasan kualitas air, dan pembersihan lingkungan di sekitar area bencana.

“Kita ingin memastikan tidak ada krisis kesehatan lanjutan akibat pencemaran lingkungan,” kata Budi.

Dukungan Psikososial bagi Keluarga Korban

Di sisi lain, pemerintah membuka layanan psikososial dan kesehatan gratis bagi keluarga korban serta masyarakat sekitar. Layanan ini berlokasi di posko kesehatan yang berjarak sekitar 300 meter dari titik bencana.

Bagi para wali santri dan keluarga korban yang telah menunggu sejak hari pertama, Dinas Kesehatan juga menyediakan terapi alternatif seperti pijat refleksi dan bekam tradisional.

Langkah ini diambil untuk membantu warga yang mulai mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat tekanan situasi.

“Kami berupaya agar masyarakat tetap kuat menghadapi situasi ini. Pemulihan mental sama pentingnya dengan pemulihan fisik,” ujar seorang petugas kesehatan.

Seruan Akuntabilitas: Negara Tidak Boleh Lalai

Peristiwa runtuhnya musala Al Khoziny bukan sekadar bencana fisik, tetapi alarm keras atas lemahnya pengawasan pembangunan gedung publik keagamaan di Indonesia. Bangunan empat lantai yang digunakan ribuan santri itu diduga dibangun tanpa kajian struktur dan pengawasan teknis yang memadai.

Dalam konteks kebijakan publik, tragedi ini memperlihatkan celah besar dalam penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang seharusnya menggantikan sistem IMB lama. Banyak lembaga pendidikan nonformal, seperti pesantren, masih mendirikan bangunan secara swadaya tanpa melibatkan tenaga ahli konstruksi bersertifikat.

Pakar kebijakan publik menilai, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan ini.

“Bangunan pendidikan, apalagi pondok pesantren, seharusnya masuk kategori prioritas dalam audit keselamatan publik,” ujar seorang pengamat kebijakan kebencanaan.

Momentum Perbaikan Sistemik

Tragedi ini membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan lembaga pendidikan berbasis masyarakat.

Pengawasan teknis harus dipastikan menyentuh hingga level akar rumput, dengan dukungan pendampingan dan sertifikasi konstruksi sederhana di tiap kabupaten/kota.

Selain itu, koordinasi lintas lembaga — antara Kementerian PUPR, Kemenag, dan pemerintah daerah — perlu diperkuat agar setiap proyek bangunan publik memiliki standar keamanan minimum sebelum difungsikan.

Catatan Akhir: Negara di Tengah Duka

Tragedi Al Khoziny bukan sekadar kisah tentang robohnya beton dan baja, melainkan cermin rapuhnya sistem keselamatan publik kita. Di balik setiap jenazah yang berhasil dievakuasi, tersimpan pertanyaan besar: di mana negara ketika retakan pertama muncul?

Penanganan cepat oleh BNPB dan seluruh elemen SAR memang layak diapresiasi. Namun di atas semua itu, publik menuntut kepastian bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang — bahwa negara belajar dari duka, dan menjadikannya fondasi bagi sistem yang lebih tangguh, manusiawi, dan bertanggung jawab.[zul]