Viral! Anggaran Internet Pemkab Blora Tembus Rp2,5 Miliar, Beli Canva dan CapCut Kok Sampai Puluhan Juta?

FAKTANASIONAL.NET - Publik saat ini dibuat geleng-geleng kepala melihat alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.

Bagaimana tidak, dana sebesar Rp2,5 miliar digelontorkan khusus untuk kebutuhan internet Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang ternyata juga mencakup biaya langganan aplikasi edit seperti CapCut dan Canva.

Dilansir pada 10 April 2026 dari berbagai sumber, total anggaran fantastis ini dibagi secara merata namun bervariasi untuk 18 dinas, 5 badan, 2 kantor, serta 16 kecamatan.

Rincian tertingginya cukup mengejutkan publik: Dinas Kominfo memakan porsi terbesar yakni Rp426 juta, disusul Disdukcapil Rp173,5 juta, BPPKAD Rp156 juta, Sekda Rp136 juta, hingga Sekwan Rp111 juta.

Menanggapi kehebohan publik ini, Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setyawan, memberikan klarifikasinya.

Dilansir pada 10 April 2026, ia menjelaskan bahwa langganan internet tersebut memang digunakan secara menyeluruh di Kantor DP4, berbagai Bidang, UPTD, hingga Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang tersebar di 16 kecamatan.

Menurut Lilik, keberadaan aplikasi edit gambar dan video tersebut sangat krusial dan dipakai setiap hari untuk mengunggah konten.

"Hampir setiap hari kami buat publikasi. Bahkan satu hari bisa lebih dari satu konten," terangnya guna membenarkan tingginya alokasi biaya di instansinya.

Sayangnya, penjelasan tersebut dirasa belum cukup untuk meredam kontroversi. Masalah utamanya justru terletak pada kejanggalan nilai paket aplikasi.

Tiga OPD kedapatan memasukkan anggaran aplikasi edit yang jauh melebihi harga normal pasar. Tercatat DP4 menganggarkan hingga Rp85 juta, BKPSDM Rp33 juta, dan Kominfo Rp3,7 juta.

Padahal, jika dicek harga resminya, langganan tahunan CapCut hanya berkisar Rp910 ribu dan Canva Rp1,83 juta per tahun. Angka paket yang melonjak tajam ini memicu pertanyaan kritis.

Apakah ini murni kebutuhan akselerasi digitalisasi pemerintah, atau sekadar akal-akalan demi menciptakan pos anggaran yang "gendut"? Publik tentu berhak menuntut transparansi.[dit]