Wali Kota Pontianak Desak Efek Pembangunan IKN Dirasakan Seluruh Wilayah Kalimantan

FAKTANASIONAL.NET - Kepala daerah se-Kalimantan mendesak pemerintah pusat untuk memastikan efek pembangunan IKN dapat dinikmati secara merata dalam forum APEKSI 2026 di Medan pada Rabu (1/7/2026).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa megaproyek ibu kota baru tersebut tidak boleh hanya menguntungkan wilayah penyangga langsung di sekitarnya.

Seluruh kota di Pulau Kalimantan berhak mendapatkan porsi manfaat ekonomi dari proyek strategis nasional tersebut melalui penguatan sektor logistik dan serapan tenaga kerja.

Pemerataan efek pembangunan IKN ini diyakini menjadi langkah mutlak untuk mencegah terjadinya ketimpangan kemajuan antara kawasan pusat pemerintahan baru dengan provinsi tetangga.

“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan integrasi ekonomi tersebut pemerintah daerah meminta adanya langkah percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas fisik di berbagai jalur darat.

Realisasi pembangunan sarana penghubung krusial seperti peningkatan jalur Trans-Kalimantan dan studi kelayakan jalan tol antarprovinsi menjadi tuntutan utama pihak daerah.

Pemerintah pusat juga didorong untuk segera merintis jaringan kereta api memperbanyak rute penerbangan udara serta memperluas cakupan jaringan telekomunikasi.

Selain menyoroti persoalan infrastruktur para wali kota turut menyuarakan keresahan masyarakat terkait ancaman krisis ketahanan energi di wilayah operasi mereka.

Kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pengurangan kuota bahan bakar minyak di wilayah Kalimantan dinilai sangat merugikan ritme aktivitas perekonomian warga lokal.

Pihak kementerian diminta untuk segera mengevaluasi aturan pembatasan tersebut agar kelancaran distribusi logistik daerah tidak terhambat kelangkaan bahan bakar.

Pemenuhan kebutuhan energi harian dan perbaikan jalan lintas provinsi dinilai sebagai kunci utama agar visi ekonomi nasional benar-benar dirasakan rakyat daerah.

Edi memastikan seluruh poin tuntutan ini merupakan rangkuman murni dari keresahan kolektif warga yang selama ini kurang mendapat perhatian serius di tingkat pusat.

“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.

(*Red)