Warga Ketol Aceh Tengah Mulai Tempati 252 Unit Huntara Sebelum Ramadan

FAKTANASIONAL. NET – Langkah pemulihan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah memasuki babak baru. Sebanyak 252 unit hunian sementara atau huntara yang berlokasi di Kecamatan Ketol resmi diserahkan kepada masyarakat pada Sabtu (14/2/2026).

Penyerahan fasilitas ini menjadi titik terang bagi para pengungsi yang telah bertahan di tenda-tenda darurat sejak akhir tahun lalu, sekaligus memastikan mereka dapat menempati hunian yang lebih layak sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

Momen penyerahan tersebut disambut haru oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat yang hadir sejak masa darurat.

Baca Juga: Aceh Timur Dikepung Banjir: Ketinggian Air Capai 1,2 Meter

“Alhamdulillah, luar biasa sekali dukungan yang diberikan BNPB sejak awal bencana. Atas arahan Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, akhirnya warga kami bisa menempati hunian yang lebih layak sebelum bulan Ramadan,” ujar Haili Yoga dengan nada bicara yang bergetar.

Ratusan unit huntara tersebut tersebar di tiga titik utama, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah.

Berbeda dengan tenda pengungsian, bangunan huntara ini dirancang dengan konsep komunal yang telah dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai, mulai dari air bersih hingga jaringan listrik gratis.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di Aceh Tengah bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan bentuk pengawalan hingga kondisi benar-benar pulih.

“Sejak awal bencana kami sudah ada di sini. Ini sudah empat kali saya ke Aceh Tengah, dan dua kali harus tinggal di sini. Termasuk ketika status Gunungapi Burni Telong naik ke Level III, saya tetap berada di Aceh Tengah untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal,” kata Suharyanto menjelaskan komitmen lembaganya.

Selain fasilitas fisik, pemerintah juga mengakomodasi kebutuhan rumah tangga warga. BNPB menyediakan perlengkapan tidur, sementara Kementerian Sosial dijadwalkan menyalurkan bantuan Rp3 juta per unit untuk perabotan.

Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun belum terakomodasi dalam huntara atau memilih menyewa tempat tinggal sendiri, disediakan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Suharyanto memastikan bahwa perlakuan terhadap seluruh penyintas tetap adil.

“Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” tegasnya.

Persoalan pendidikan di lokasi pengungsian juga tidak luput dari perhatian. Menanggapi keluhan warga mengenai kondisi tenda sekolah darurat yang mulai tidak layak, Suharyanto langsung menginstruksikan pembangunan unit huntara khusus sekolah.

“Nanti BNPB akan bangun huntara khusus sekolah sesuai kebutuhan ruang kelas. Saya sudah perintahkan jajaran untuk segera memprosesnya. Untuk sarana pendukung lainnya, akan saya koordinasikan langsung dengan Mendikdasmen,” pungkasnya.

Meski huntara kini sudah bisa ditempati, fokus jangka panjang tetap pada pembangunan hunian tetap atau huntap. Suharyanto menekankan bahwa setiap kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau berada di zona merah memiliki hak atas huntap yang permanen.

Ia meminta pemerintah daerah segera merampungkan pendataan warga agar proses pembangunan rumah permanen dapat segera direalisasikan sesuai permohonan yang diajukan.

(Jes)