Website Pemerintah Rokan Hilir Membiarkan Konten Jodol?

FAKTANASIONAL.NET – Tim redaksi menemukan dugaan penyalahgunaan pada salah satu halaman yang terindeks Google milik Media Center Rokan Hilir (2/8/2026), situs yang berafiliasi dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hasil penelusuran, muncul artikel berjudul "Evaluasi Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Fitur Mahjong Wins", sebagaimana terlihat pada tangkapan layar yang diterima redaksi.

Redaksi juga melakukan penelusuran dari berbagai sumber pemberitaan, hal ini sudah terjadi dari awal-awal bulan Juni, tapi masih ditemukan beroperasi pada bulan Agustus 2026, apakah tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait atau sengaja dibiarkan?

Judul tersebut menimbulkan pertanyaan karena menggunakan istilah "Mahjong Wins", yang dikenal luas sebagai nama permainan slot online dan kerap dikaitkan dengan promosi situs judi daring.

Padahal, media pemerintah semestinya berisi informasi pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, maupun pengumuman resmi.

Dari pantauan redaksi, artikel tersebut tampil di hasil pencarian Google dengan identitas Media Center Rokan Hilir.

Belum dapat dipastikan apakah konten tersebut merupakan artikel resmi yang dipublikasikan oleh pengelola situs atau merupakan akibat penyusupan (website compromise), manipulasi indeks mesin pencari (SEO spam), maupun bentuk serangan siber lainnya.

Fenomena penyusupan konten judi ke situs pemerintah bukan kali pertama terjadi di Indonesia.

Dalam sejumlah kasus, pelaku memanfaatkan celah keamanan website untuk menyisipkan halaman yang berisi kata kunci perjudian agar mudah ditemukan melalui mesin pencari.

Teknik ini sering disebut sebagai SEO spam, yaitu penyalahgunaan reputasi domain resmi guna meningkatkan visibilitas konten ilegal.

Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola Media Center Rokan Hilir mengenai kemunculan artikel tersebut.

Redaksi mendorong instansi terkait untuk segera melakukan audit keamanan website, menghapus konten yang tidak sah apabila terbukti merupakan hasil penyusupan, serta memberikan penjelasan kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.[dit]