JAKARTA, FAKTNASIONAL.NET – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya optimalisasi peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di daerah sebagai langkah strategis guna mempercepat akselerasi kebijakan publik yang berkualitas.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Workshop Pembinaan JFAK untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif. Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center BSKDN, sebagai bagian dari kerja sama BSKDN dan Program Akselerasi Layanan Dasar Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Kemitraan Australia-Indonesia.
Dalam sambutanya, Yusharto menyoroti perihal kontribusi yang diberikan JFAK dalam proses penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dia menegaskan, guna mewujudkan kebijakan yang berkualitas JFAK perlu meningkatkan kompetensi yang dimiliki sekaligus melakukan kolaborasi dengan jabatan fungsional lainnya. Ini meliputi Jabatan Fungsional (JF) Perencana, JF Peneliti, JF Perancang Perundang-undangan, JF Administrator Kesehatan, JF Pengawas Farmasi dan Makanan, JF Statistisi, JF Widyaiswara, serta JF Dosen.
“Dengan demikian akan ada kolaborasi yang sangat erat bukan hanya antar JFAK tetapi juga akan melibatkan jabatan-jabatan fungsional lain,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (26/10/2024).
Dengan kemampuan analisis yang dimiliki dan kolaborasi dengan berbagai pihak, para analis kebijakan diharapkan dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang akurat dan pendekatan berbasis bukti. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien.
“Kami di BSKDN terus mendorong daerah untuk memperkuat fungsi dan kapasitas JFAK. Ini sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari isu ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan,” tegas Yusharto.
