1. Evaluasi Desentralisasi dan Pilkada
Zudan meminta pemerintah mengevaluasi desain desentralisasi dan pilkada yang dinilai mahal dan membebani anggaran daerah. Ia menyoroti dampaknya terhadap kinerja ASN, terutama jika petahana ikut mencalonkan diri.
2. Perlindungan Karir ASN
Ia menekankan pentingnya penerapan Meritokrasi secara konsisten untuk melindungi karir ASN. Zudan mengusulkan pembentukan Talent Pool Nasional dan Manajemen Talenta untuk memastikan pejabat eselon 1 dan 2 menjadi aset nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.
3. Desain Pilkada Baru
Korpri mengusulkan perubahan desain pilkada agar lebih efisien dan tidak mengganggu netralitas ASN.
4. Penerapan Single Salary System
Untuk mengurangi disparitas pendapatan ASN, Zudan mengusulkan penerapan sistem gaji tunggal (single salary system) yang berkeadilan.
5. Peraturan Pemerintah tentang Korpri
Ia meminta Presiden segera menandatangani rancangan Peraturan Pemerintah tentang Korpri yang telah tertunda selama lebih dari enam tahun.
“Kami berharap, Peraturan Pemerintah ini menjadi hadiah istimewa untuk 4,7 juta anggota Korpri di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Zudan menegaskan bahwa salah satu tugas utama Korpri adalah meningkatkan kesejahteraan ASN. Ia menilai langkah-langkah seperti meritokrasi dan sistem gaji tunggal akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional.
“Kami mendukung penuh program Bapak Presiden untuk mencopot ASN yang nakal atau tidak bekerja optimal, tetapi sistem meritokrasi harus tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Prof Zudan juga menyampaikan doa agar Presiden dan Wakil Presiden senantiasa sehat dan diberi kemudahan dalam memimpin Indonesia. Acara peringatan HUT ke-53 Korpri ini ditutup dengan berbagai kegiatan apresiasi, termasuk pemberian penghargaan kepada anggota Korpri yang berprestasi.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri acara puncak peringatan HUT Korpri ke-53 tersebut. Beberapa menteri yang hadir tersebut yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.[zul]
