Mereka menuntut agar Kejagung tidak hanya memproses perkara pidana korporasi, tetapi juga menegakkan pidana ketenagakerjaan yang selama ini sering luput dari pengawasan.
Prinsip keadilan sosial menuntut agar pekerja menjadi prioritas, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, memperjelas bahwa tim penyidik Jampidsus sedang memeriksa Iwan dalam status saksi intensif.
Pengamatan alat komunikasi dan dokumen perbankan tengah dilakukan sebelum penetapan status hukum selanjutnya. Dari empat bank yang memberikan kredit—termasuk tiga bank daerah dan satu bank pelat merah—terindikasi terdapat pelanggaran prosedur pemberian fasilitas kredit.
Penting bagi publik untuk memantau perkembangan kasus ini, karena hasil penyelidikan akan menentukan akuntabilitas perusahaan dan jaminan hak buruh.
Negara diharapkan bertindak tegas: menghukum pelaku korporasi sekaligus memastikan pekerja mendapatkan hak-haknya. Dengan begitu, kepercayaan buruh terhadap sistem hukum dan iklim bisnis nasional dapat terjaga.[dit]
