JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, terutama dalam menghadapi perubahan besar dari otoritas Arab Saudi, sangat mendesak untuk dilakukan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “Optimalisasi Penyelenggaraan Haji Lewat Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, yang berlangsung di Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Dalam paparannya, Maman Imanulhaq menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, terutama dalam menghadapi perubahan besar dari otoritas Arab Saudi.
Menurutnya, Arab Saudi telah menetapkan timeline haji 2026 yang dimulai sedini 8 Februari, dengan pemberangkatan pertama dijadwalkan pada April. Hal ini menuntut kesiapan ekstra dari pihak Indonesia.
Menurutnya, Arab Saudi telah menetapkan timeline haji 2026 yang dimulai sedini 8 Februari, dengan pemberangkatan pertama dijadwalkan pada April. Hal ini menuntut kesiapan ekstra dari pihak Indonesia.
“Pelaksanaan haji tahun ini tercatat sebagai yang paling sepi dalam 30 tahun terakhir. Bahkan pihak Arab Saudi sendiri tampak belum siap dengan transformasi radikal, terutama dalam hal digitalisasi layanan,” Kata Maman, dikutip Jumat (13/6/2024).
Ia menjelaskan, transformasi dari sistem lama berbasis syaikh dan mu’assasah kini beralih ke perusahaan swasta (syarikat) yang menerapkan sistem digital canggih, termasuk pendataan hotel dan akomodasi jamaah. Namun, sistem baru ini belum sepenuhnya dapat diakses maupun diadaptasi oleh para penyelenggara haji Indonesia.
“Kasus data jamaah hilang di Bandung dan Indramayu menunjukkan pentingnya penguatan sistem pendataan sejak awal. Jika Arab Saudi sudah digital, kita juga harus siap. Pendataan harus selesai jauh sebelum pemberangkatan,” tambahnya.
