Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan UKM memperkenalkan platform digital SAPA UMKM guna mengintegrasikan program pengembangan usaha.
BPS juga menegaskan bahwa DTSEN akan digunakan untuk memantau kondisi kesejahteraan masyarakat secara rutin.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyatakan dukungan penuh agar kedua program ini dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa Kemendagri akan memastikan sinkronisasi antara RPJMD dan RPKD, serta mendampingi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025.
Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Melalui kerja sama antar kementerian dan pemerintah daerah, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.[Zul]
