JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah keluhan yang disampaikan para kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Sedikitnya 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) datang langsung menemui Menkeu untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang tercantum dalam RAPBN 2026.
“Kalau para gubernur maunya semua ditanggung saya. Tapi kita harus lihat kemampuan APBN. Ekonomi kan melambat dalam sembilan bulan terakhir. Jadi, kalau minta tambahan sekarang, jelas belum bisa,” kata Purbaya dalam konferensi pers usai pertemuan.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengeluhkan minimnya infrastruktur dasar, termasuk tidak adanya jembatan penghubung antarwilayah. Warga setempat bahkan banyak memenuhi kebutuhan dari Malaysia karena keterisolasian wilayah.
“Pemprov Kaltara minta bantuan sekitar Rp150 miliar. Nanti saya akan koordinasikan dengan Kementerian PUPR,” ujarnya.
Menurut Purbaya, keluhan para gubernur terkait pemangkasan anggaran daerah dapat dipahami. Namun ia menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau pemerintah daerah dari dulu bisa kelola dengan baik, anggarannya enggak akan bocor ke sana-sini. Banyak yang meleset realisasinya,” ujarnya menyinggung.
Menkeu menambahkan, dirinya akan melakukan evaluasi ulang kondisi fiskal nasional pada pertengahan triwulan II tahun 2026. Jika pendapatan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara menunjukkan tren positif, Purbaya membuka peluang untuk kembali menaikkan alokasi dana ke daerah.
