“Kalau penerimaan pajak naik dan enggak ada kebocoran, pasti akan kita bagi lagi ke daerah,” tegasnya.
Sebagai pejabat baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto, Purbaya juga meminta pemerintah daerah memperbaiki citra dan tata kelola mereka di mata pemerintah pusat.
“Citra pemda di mata pemerintah pusat itu kurang bagus. Kalau bisa dibenahi, desentralisasi fiskal bisa berjalan lebih kuat lagi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut anggaran provinsinya telah dipotong hingga 25 persen dan meminta pemerintah pusat mengembalikan alokasi semula.
“Kami semua mengusulkan agar anggaran daerah tidak dipotong, karena beban di daerah sudah sangat besar,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, yang menilai pemangkasan TKD berdampak langsung terhadap pembangunan dan pembayaran gaji pegawai.
“Kalau dana transfer tidak dikembalikan, kami berharap pemerintah pusat yang membayar gaji ASN di daerah,” kata Mahyeldi.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah semula hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk dana TKD, turun sekitar 29 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp919 triliun. Namun setelah menerima berbagai masukan dari daerah, Purbaya memutuskan untuk menambah Rp43 triliun, sehingga total alokasi TKD naik menjadi Rp693 triliun.[zul]
