Imas juga menyoroti rendahnya tingkat keterisian penumpang Whoosh yang jauh di bawah proyeksi awal. Kondisi ini, menurutnya, dapat memperburuk beban keuangan proyek dan mengancam keberlanjutan operasional.
“Jika dari sisi manfaat sosial-ekonomi ternyata tidak lebih besar dibanding polemik dan beban yang ditimbulkan, pemerintah jangan sungkan mengambil langkah tegas. Negara tidak boleh dibiarkan terseret dalam beban proyek yang tidak efisien hanya demi gengsi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Imas mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman sejumlah negara lain yang terjerat masalah pembiayaan infrastruktur dengan China. “Kita harus hati-hati. Banyak negara akhirnya terjebak dalam apa yang disebut debt trap diplomacy. Indonesia tidak boleh terperangkap dalam kedok investasi yang justru merugikan bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah Whoosh harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. DPR, kata Imas, siap mendorong terbentuknya tim audit independen dan restrukturisasi resmimelalui Keputusan Presiden untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik.
“Yang terpenting sekarang bukan saling lempar tanggung jawab, tapi memastikan solusi yang realistis dan terukur demi menjaga wajah Indonesia di masa depan,” tutupnya.
