Menurutnya, ketiga elemen ini adalah fondasi agar inovasi di sektor keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus bertanggung jawab. Pemerintah sendiri memiliki target ambisius, yakni membidik kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dapat naik lebih dari sembilan kali lipat, mencapai kisaran 15,5 hingga 19,6 persen pada tahun 2045. Untuk mencapainya, perluasan akses layanan keuangan terus digenjot melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Peta Jalan AI dan Prioritas Kedaulatan Data
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi keuangan Indonesia kini telah mencapai 92,74 persen, dengan tingkat literasi di angka 66,64 persen. Digitalisasi keuangan publik melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga semakin efektif, dengan partisipasi daerah mencapai 97,4 persen di tahun 2024, melampaui target 95 persen.
Ke depan, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk pengembangan kecerdasan artifisial (AI) serta ekosistem semikonduktor. Teknologi ini akan memperkuat layanan keuangan digital melalui automasi, analitik cerdas, deteksi penipuan (fraud), hingga scoring kredit alternatif. Inovasi seperti dompet digital dan smart contract juga terus didorong. Tak kalah penting, pembangunan pusat data nasional (national data center) menjadi prioritas strategis untuk menjamin kedaulatan data Indonesia.[dit]
